Buruh Minta UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Pengusaha Geleng-geleng dan Sebut Ada Gelombang PHK

Mohammad Fadil Djailani, Fakhri Fuadi Muflih

Rabu, 18 November 2026 | 19:02 WIB
Buruh Minta UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Pengusaha Geleng-geleng dan Sebut Ada Gelombang PHK
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam. Foto Fakhri-Suara.com
baca 10 detik
  • Apindo memperingatkan kenaikan UMP 2027 bisa memicu PHK dan inflasi.
  • Industri padat karya hanya mampu menaikkan upah sebesar inflasi plus 0,1-0,3.
  • KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 persen-9,5 persen.

Suara.com - Rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,5 persen-9,5 persen yang diusulkan kalangan buruh berpotensi menjadi beban baru bagi dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperingatkan, kenaikan upah yang tidak sejalan dengan kemampuan keuangan perusahaan justru bisa berujung pada pengurangan tenaga kerja hingga kenaikan harga barang.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, perusahaan yang tidak sanggup menanggung lonjakan biaya tenaga kerja memiliki pilihan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis. Salah satunya dengan melakukan efisiensi melalui pengurangan jumlah karyawan.

"Kalau upahnya dinaikkan tinggi di atas kemampuan bayarnya, maka yang dilakukan oleh perusahaan itu apa? Yang pertama, ya dia akan melakukan efisiensi, pengurangan karyawan," ujar Bob kepada Suara.com, Rabu (18/11/2026).

Pilihan lainnya adalah menaikkan harga barang dan jasa untuk menutup tambahan biaya produksi. Namun, strategi tersebut berpotensi memunculkan efek berantai, mulai dari kenaikan harga hingga tekanan inflasi yang dapat memperlemah nilai tukar rupiah.

"Nah, yang kedua, dia akan naikin harga. Nah, kalau naikin harga, itu mengakibatkan inflasi," katanya.

Bob menilai, penetapan UMP 2027 tidak bisa hanya berpatokan pada tuntutan kenaikan upah pekerja. Pemerintah juga harus menghitung kemampuan perusahaan membayar upah (ability to pay) serta produktivitas masing-masing sektor industri.

Gambaran kemampuan tersebut terlihat dari industri padat karya. Berdasarkan pembahasan Apindo dengan pelaku usaha di sektor tersebut, kemampuan kenaikan upah mereka diperkirakan hanya sebesar inflasi ditambah 0,1-0,3 poin.

Artinya, kenaikan upah yang terlalu jauh dari kemampuan industri berisiko membuat perusahaan mengambil langkah penghematan, termasuk mengurangi pekerja.

Di sisi lain, kalangan buruh justru mendorong kenaikan upah yang lebih besar. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 persen-9,5 persen.

baca juga

Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah tidak kembali menggunakan indeks alfa 0,7 dalam menentukan kenaikan upah minimum.

KSPI memperkirakan pengumuman kenaikan upah minimum 2027 akan dilakukan pada awal Desember 2026. Kebijakan tersebut mencakup UMP, UMK, UMSP, hingga UMSK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

H-3 Batas Akhir Penetapan, Buruh dan Pengusaha Masih Deadlock Soal UMP Jakarta

H-3 Batas Akhir Penetapan, Buruh dan Pengusaha Masih Deadlock Soal UMP Jakarta

News | Rabu, 18 November 2026 | 15:39 WIB

Apindo Heran Soal Usulan Kenaikan UMP 9,5% oleh Said Iqbal: Jangan Asal!

Apindo Heran Soal Usulan Kenaikan UMP 9,5% oleh Said Iqbal: Jangan Asal!

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 14:24 WIB

Daftar Lengkap UMP 38 Provinsi Jelang Update Kenaikan Upah 2027

Daftar Lengkap UMP 38 Provinsi Jelang Update Kenaikan Upah 2027

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 17:50 WIB

Terkini

Resmi, Komaruddin Simanjuntak Terpilih Aklamasi Pimpin PPAD 20262031

Resmi, Komaruddin Simanjuntak Terpilih Aklamasi Pimpin PPAD 20262031

News | Rabu, 18 November 2026 | 19:02 WIB

Buruh Minta UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Pengusaha Geleng-geleng dan Sebut Ada Gelombang PHK

Buruh Minta UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Pengusaha Geleng-geleng dan Sebut Ada Gelombang PHK

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 19:02 WIB

Kemendagri Ajak Pemda Perluas Informasi Capaian Dua Tahun Pemerintahan ke Masyarakat

Kemendagri Ajak Pemda Perluas Informasi Capaian Dua Tahun Pemerintahan ke Masyarakat

News | Rabu, 18 November 2026 | 18:57 WIB

Rupiah Melemah, Tapi Industri RI Justru Bisa Lebih Kompetitif dari Vietnam

Rupiah Melemah, Tapi Industri RI Justru Bisa Lebih Kompetitif dari Vietnam

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 18:55 WIB

214 Ribu Ancaman Siber Sasar Keuangan RI, Data Nasabah Jadi Taruhan

214 Ribu Ancaman Siber Sasar Keuangan RI, Data Nasabah Jadi Taruhan

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 18:49 WIB

Cara Cek BSU Rp900 Ribu dan Mencairkan, Pekerja Wajib Tahu Syaratnya

Cara Cek BSU Rp900 Ribu dan Mencairkan, Pekerja Wajib Tahu Syaratnya

Riau | Rabu, 18 November 2026 | 18:48 WIB

Bukan Cuma Cek Gula Darah, Ini Pentingnya Kenali Pola Glukosa dalam Aktivitas Sehari-Hari

Bukan Cuma Cek Gula Darah, Ini Pentingnya Kenali Pola Glukosa dalam Aktivitas Sehari-Hari

Health | Rabu, 18 November 2026 | 18:44 WIB

KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang ke BPK dari Bupati Anom untuk Pengurusan Hasil Audit

KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang ke BPK dari Bupati Anom untuk Pengurusan Hasil Audit

News | Rabu, 18 November 2026 | 18:44 WIB

Jam Hoki 12 Shio untuk Menarik Rezeki Usaha

Jam Hoki 12 Shio untuk Menarik Rezeki Usaha

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 18:40 WIB

DPR Minta Istana Sisir Kebijakan Prabowo Pasca-kasus Penyadapan, Curiga Sabotase Kelompok Listyo

DPR Minta Istana Sisir Kebijakan Prabowo Pasca-kasus Penyadapan, Curiga Sabotase Kelompok Listyo

News | Rabu, 18 November 2026 | 18:39 WIB

×