-
Danantara dan BUMN bisa menikmati PPh final 0% atas hibah saham.
-
Restrukturisasi BUMN mendapat kemudahan pajak, termasuk penggunaan nilai buku.
-
Kewajiban dokumentasi transfer pricing mendapat perlakuan khusus hingga 2029.
Suara.com - Pemerintah memberikan sejumlah perlakuan khusus perpajakan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan perusahaan-perusahaan BUMN yang berada di bawah kendalinya.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 19 Oktober 2026 dan ditandatangi oleh Presiden Prabowo Subianto. Aturan tersebut dibuat untuk mempermudah penataan kepemilikan dan restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak usahanya.
Dalam aturan yang dilihat Suara.com pada Kamis (19/11/2026) tersebut ada sejumlah fasilitas pajak yang membuat transaksi besar di lingkungan Danantara mendapatkan perlakuan berbeda. Mulai dari pengalihan saham, penggabungan perusahaan, hingga kewajiban perpajakan internasional.

Salah satu fasilitas yang paling mencolok adalah tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0% atas pengalihan saham melalui hibah untuk penataan struktur kepemilikan BUMN.
Artinya, saham yang dialihkan melalui mekanisme hibah dalam rangka penataan tersebut bisa mendapatkan fasilitas bebas PPh final. Pihak yang menerima maupun menyerahkan saham tidak dikenakan tarif PPh final atas transaksi yang memenuhi ketentuan.
Meski begitu, fasilitas ini bukan berarti bisa digunakan sesuka hati. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) paling lambat enam bulan setelah pengalihan saham berlaku efektif.
Perusahaan juga harus memiliki Surat Keterangan Fiskal dan melunasi seluruh utang pajak yang masih harus dibayar. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, fasilitas PPh final 0% tidak berlaku.
Tak hanya pengalihan saham, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam restrukturisasi perusahaan.
Melalui PP 41/2026, entitas yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, maupun pengambilalihan usaha dapat menggunakan nilai buku untuk pengalihan dan perolehan aset.
Fasilitas serupa juga berlaku untuk sejumlah transaksi lain, seperti setoran modal nontunai, pembayaran dividen nontunai, tukar-menukar harta, hingga pembelian kembali saham secara nontunai.
Dengan penggunaan nilai buku, perusahaan tidak serta-merta harus menggunakan nilai pasar dalam penghitungan pajak atas transaksi yang memenuhi ketentuan.
Namun, perusahaan tetap harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku beserta dokumen pendukung kepada DJP. Batas waktunya paling lama enam bulan setelah restrukturisasi berlaku efektif.
Di sisi lain, aturan ini juga memberikan kelonggaran dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak dianggap sebagai penyerahan BKP sepanjang perusahaan yang mengalihkan dan menerima sama-sama berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Sementara itu, penyerahan aset yang sebelumnya tidak diperjualbelikan dalam restrukturisasi tertentu juga bisa mendapatkan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut apabila perusahaan penerima bukan PKP.