- Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi enam persen di Jakarta pada tanggal 17 sampai 18 November 2026.
- Kebijakan pengetatan moneter tersebut bertujuan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah serta menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditentukan.
- Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dampak kenaikan suku bunga memerlukan waktu dan industri diharapkan telah menyiapkan mitigasi risiko secara tepat.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menilai dampak kenaikan tersebut membutuhkan waktu sebelum terasa di industri. Karena itu, pihaknya akan terus memantau perkembangannya.
"Oh iya kan barusan naik. Nanti kita lihat. Biasanya butuh waktu kan. Biasa kita lihat nanti nampaknya seperti apa," ujar Agusman saat ditemui wartawan di Jakarta pada Kamis (19/11/2026).
Guna mengantisipasi dampak dari kenaikan suku bunga tersebut, Agusman menekannya pentingnya mitigasi risiko. Dia pun meyakini pelaku industri telah mengantisipasinya.
"Yang penting industri-nya sudah menyiapkan mitigasi risiko, udah memperhitungkan, itu kita harapkan," katanya.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) dari 5,75 persen menjadi 6 persen.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Gubernur BI Destry Damayanti usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17–18 November 2026.
![Bank Indonesia, Jakarta. [Antara//M Risyal Hidayat/wsj]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/07/22/45764-bank-indonesia.jpg)
"Maka rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 November 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen,” kata Destry di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat yang sama, bank sentral juga menaikkan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen dan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen.
Kebijakan pengetatan ini diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu, ini juga menjadi langkah preemtif untuk menjaga inflasi tahun 2026 hingga 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasarannya,” bebernya.
Di sisi lain, Destry menyatakan bank sentral akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang longgar guna mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk menopang aktivitas ekonomi melalui perluasan akseptasi digital, penguatan manajemen risiko serta struktur industri, dan peningkatan ketahanan infrastruktur pembayaran.