Karhutla Kikis Keuangan Daerah, Kerugian Ratusan Kali Lipat DBH Pemerintah Pusat

Liberty Jemadu, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 19 November 2026 | 19:50 WIB
Karhutla Kikis Keuangan Daerah, Kerugian Ratusan Kali Lipat DBH Pemerintah Pusat
Kerugian ekonomi karhutla di Kalimantan Barat mencapai 200 kali lipat DBH pusat. [Antara]
baca 10 detik
  • Kerugian ekonomi karhutla di Kalimantan Barat mencapai 200 kali lipat DBH pusat.
  • Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026, mengenai dampak fiskal daerah.
  • CELIOS memperkirakan total kerugian ekonomi akibat karhutla tahun 2026 mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.

Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga membebani keuangan daerah. Ironisnya, daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam justru harus menanggung kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan dari pemerintah pusat.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad, mengungkapkan kerugian ekonomi akibat karhutla di Kalimantan Barat mencapai sekitar 200 kali lipat lebih besar dibandingkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang diterima daerah tersebut.

"Dua ratus kali lipat, kalau bicara mengenai Kalimantan Barat, kerugian yang didapatkan akibat kebakaran hutan dibandingkan dengan DBH yang dia dapatkan, 200 kali lipat lebih besar kerugiannya," kata Galau dalam diskusi publik Dampak Karhutla terhadap Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Fiskal Daerah yang digelar Yayasan Indonesia Cerah dan Trend Asia di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Galau, ketimpangan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Dia mencontohkan Maluku yang memiliki perbandingan kerugian akibat kerusakan lingkungan hingga sekitar 1.600 kali lipat dibandingkan penerimaan DBH sawit. Sementara Kepulauan Riau mencapai sekitar 987 kali lipat.

Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung daerah akibat eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam dinilai belum sebanding dengan dampak kerusakan yang muncul.

"Jadi DBH itu hanya puluhan miliar, tapi yang kita bicarakan ini ratusan triliun," ujarnya.

Galau menilai persoalan tersebut berkaitan dengan ketimpangan pembagian manfaat ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, daerah yang menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam tidak mendapatkan pengembalian ekonomi yang sepadan dengan kerusakan lingkungan yang mereka alami.

Dia juga menyoroti besarnya penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat dibandingkan kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini dinilai semakin membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan penanganan dampak bencana.

"Di situlah letak bagaimana ekonomi ini tidak mengembalikan hak daripada daerah yang hutannya hilang tanpa pernah kembali," tutur Galau.

baca juga

Selain ketimpangan penerimaan, CELIOS juga menyoroti keterbatasan anggaran penanganan bencana. Galau menyebut anggaran akumulatif empat kementerian dan lembaga yang bergerak di sektor kebencanaan hanya sekitar Rp6,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya digunakan untuk dukungan manajemen.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kapasitas anggaran penanganan bencana belum sebanding dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan karhutla. Padahal, CELIOS memperkirakan total kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang 2026 mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.

"Jadi bagaimana bisa kita menciptakan sistem pertahanan kesehatan yang memadai, yang memungkinkan sebagian besar kita punya jaminan untuk kemudian bisa merasakan BPJS untuk semua kalangan, untuk daerah-daerah yang terdampak ISPA kemudian ada jaminan bahwa mereka akan diobati sampai sembuh? Kita tidak punya anggarannya hari ini," jelasnya.

Galau pun meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola ekonomi berbasis sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh daerah. Dia juga mendorong pertanggungjawaban lebih besar dari pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kerugian Akibat Kebakaran Hutan Capai Rp565 Triliun

Kerugian Akibat Kebakaran Hutan Capai Rp565 Triliun

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 19:31 WIB

RI 'Garang' Soal Karhutla, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Jaga Diplomasi Malaysia-Singapura

RI 'Garang' Soal Karhutla, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Jaga Diplomasi Malaysia-Singapura

News | Rabu, 18 November 2026 | 17:21 WIB

Teknologi Masker Respirator Jadi Andalan Lindungi Petugas Pemadam dari Kabut Asap Karhutla

Teknologi Masker Respirator Jadi Andalan Lindungi Petugas Pemadam dari Kabut Asap Karhutla

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 14:16 WIB

Negara Bukan Playground, Jangan Jadikan Rakyat Korban Permainan Penguasa

Negara Bukan Playground, Jangan Jadikan Rakyat Korban Permainan Penguasa

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 09:31 WIB

Prabowo Minta Maaf soal Kabut Asap di KTT ASEAN, Reaksi PM Singapura Jadi Sorotan

Prabowo Minta Maaf soal Kabut Asap di KTT ASEAN, Reaksi PM Singapura Jadi Sorotan

Video | Senin, 16 November 2026 | 16:05 WIB

Terkini

Titiek Soeharto Tolak Wacana Relokasi Badak Jawa: Emang Ini Transmigrasi?

Titiek Soeharto Tolak Wacana Relokasi Badak Jawa: Emang Ini Transmigrasi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 19:50 WIB

DPM Perkenalkan Rencana Kegiatan Pertambangan di Dairi

DPM Perkenalkan Rencana Kegiatan Pertambangan di Dairi

Sumut | Kamis, 19 November 2026 | 19:48 WIB

Makeup Sering Crack dan Patchy? Ini 8 Kesalahan Pakai Bedak Padat yang Wajib Dihindari

Makeup Sering Crack dan Patchy? Ini 8 Kesalahan Pakai Bedak Padat yang Wajib Dihindari

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 19:45 WIB

Pengaruh Skor Kol 2 sampai Kol 5 Slik OJK terhadap Pengajuan KPR

Pengaruh Skor Kol 2 sampai Kol 5 Slik OJK terhadap Pengajuan KPR

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 19:40 WIB

Cara Cek Anda Dapat Bansos Beras 30 Kg Akhir 2026 atau Tidak Lewat Situs Kemensos

Cara Cek Anda Dapat Bansos Beras 30 Kg Akhir 2026 atau Tidak Lewat Situs Kemensos

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 19:35 WIB

Google Hapus 19 Ribu Akun YouTube Pro-Pemerintah, Amnesty Desak Negara Setop Kampanye Disinformasi

Google Hapus 19 Ribu Akun YouTube Pro-Pemerintah, Amnesty Desak Negara Setop Kampanye Disinformasi

News | Kamis, 19 November 2026 | 19:33 WIB

Di Mana Bisa Membeli Skin Tint dengan Harga Terjangkau?

Di Mana Bisa Membeli Skin Tint dengan Harga Terjangkau?

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 19:32 WIB

Kerugian Akibat Kebakaran Hutan Capai Rp565 Triliun

Kerugian Akibat Kebakaran Hutan Capai Rp565 Triliun

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 19:31 WIB

Sudah Berhemat, Tetap Miskin: Biaya Hidup Kian Menjerat Leher

Sudah Berhemat, Tetap Miskin: Biaya Hidup Kian Menjerat Leher

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 19:30 WIB

Jadikan Polres Bogor Lokasi Kajian, Pasis Sespimmen Polri Gagas Sistem 'Lampu Personel'

Jadikan Polres Bogor Lokasi Kajian, Pasis Sespimmen Polri Gagas Sistem 'Lampu Personel'

Bogor | Kamis, 19 November 2026 | 19:29 WIB

×