- Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyampaikan hasil riset pada Sabtu, 21 November 2026.
- Riset menunjukkan persepsi risiko keamanan dan hilangnya kepercayaan dapat membuat masyarakat kembali menggunakan uang tunai.
- Bank Indonesia mencatat serangan siber tahun 2026 hanya 0,001 persen namun tetap memerlukan antisipasi serius.
Suara.com - Bank Indonesia mengungkapkan temuan riset bahwa persepsi terhadap risiko keamanan, dapat menggerus minat masyarakat untuk bertransaksi menggunakan sistem pembayaran digital.
Kondisi tersebut berpotensi memicu masyarakat kembali memilih uang tunai sebagai alat pembayaran favorit, apabila tingkat kepercayaan publik menurun.
Temuan ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Riset tersebut melibatkan 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia dan telah dipublikasikan secara ilmiah melalui Journal of Financial Services Marketing.
Cashback Tidak Cukup Menahan Laju Peralihan ke Uang Tunai
Filianingsih menegaskan, hilangnya rasa aman dan kepercayaan publik terhadap ekosistem pembayaran digital tidak dapat ditutup hanya dengan strategi promosi.
Pemberian insentif seperti cashback, reward, maupun beragam hadiah dinilai tidak akan efektif menahan pengguna jika kepercayaan mereka sudah runtuh.
Apabila rasa percaya itu sirna, pelaku usaha maupun masyarakat umum tidak akan ragu meninggalkan metode pembayaran digital dan beralih kembali ke transaksi tunai.
"Reward, cashback, hadiah-hadiah tak lagi mampu. Saat kepercayaan hilang, mereka akan mengatakan tidak. Balik lagi saj ke uang tunai, tak pakai digital-digitalan," kata Filianingsih.
Ancaman Penipuan di Negara Berkembang dan Data Serangan Siber 2026
Fenomena serupa ternyata tidak hanya menjadi catatan di dalam negeri, melainkan juga terpotret pada riset di sejumlah negara berkembang.
Studi di negara-negara tersebut menunjukkan maraknya praktik penipuan dapat menjadi penghambat serius bagi perkembangan layanan keuangan digital.
Menurut Filianingsih, berbagai temuan ilmiah tersebut mempertegas bahwa satu pengalaman buruk sudah cukup untuk mengikis kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital.
Oleh karena itu, perluasan akses layanan keuangan atau inklusi digital wajib berjalan beriringan dengan sistem perlindungan konsumen yang efektif agar masyarakat tidak semakin rentan.
Sejalan dengan upaya menjaga kepercayaan publik tersebut, Filianingsih memaparkan bahwa angka serangan siber terhadap sistem pembayaran nasional sebenarnya masih sangat terkendali.
Sepanjang 2026, total serangan siber tercatat hanya berada di level 0,001 persen dari keseluruhan transaksi pembayaran digital, namun Bank Indonesia menilai angka kecil tersebut tetap harus diantisipasi secara serius.
"Ya yakinlah ini kerikil kecil, tapi tetap harus dijaga sebab bisa mempengaruhi kepercayaan. Memang cuma 0,001 persen dari total pembayaran digital selama 2026, kecil tapi tetap memengaruhi."