Rombongan Bayern Munich Tertahan 7 Jam di Bandara, Rummenigge Mencak-mencak

Suara.com - Bayern Munich pada Sabtu (6/2/2021) dibuat berang setelah penerbangan mereka menuju Qatar untuk Piala Dunia Antarklub tertunda selama tujuh jam ketika bandara Berlin menolak memberikan izin terbang pesawat yang mereka tumpangi karena larangan terbang lewat tengah malam.

Bandara internasional ibukota Jerman itu tidak mengizinkan penerbangan antara tengah malam hingga pukul 05:00 waktu setempat karena suara bising dari pesawat, namun Bayern mengatakan pesawat mereka siap take-off beberapa menit sebelum tengah malam.

Juara liga Jerman itu harus menunggu sebelum jam 07:00 pagi sebelum take-off.

"Kami merasa dipermainkan," kata CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge seperti dikutip harian Bild.

"Mereka yang bertanggung jawab tidak tahu apa yang mereka telah lakukan terhadap tim kami."

Bayern, yang akan menghadapi Al Ahly dari Mesir di babak semifinal pada Senin (9/2/2021), harus memainkan laga Jumat petang mereka melawan Hertha Berlin setengah jam lebih awal dari jadwal semula sehingga mereka memiliki waktu untuk terbang sebelum tengah malam.

"Setelah malam pesawat kru juga harus berganti sehingga pesawat itu harus berhenti di Munich. Pesawat terbang menuju Doha pada 09:15," demikian pernyataan resmi Bayern seperti dikutip Reuters.

Kementerian infrastruktur dan perencanaan negara bagian Brandenburg, di mana bandara itu berlokasi, menyatakan, "Permintaan izin terbang untuk penerbangan QR7402 diterima pada tengah malam, pada 00:03 kepada menara kontrol penerbangan udara Jerman (DFS)."

"DFS kemudian mengikuti larangan terbang malam di bandara internasional Berlin yang tidak memberikan izin tersebut."

"Permintaan diajukan kemudian untuk izin khusus take off, dan sehingga membebaskannya dari larangan terbang malam, tidak bisa diberikan."

"Izin khusus dalam kasus individu diberikan ketika ada kepentingan umum yang mendesak bagi penerbangan itu agar dijalankan atau penerbangan tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan dan ketertiban publik," demikian pernyataan kementerian tersebut. (Antara)