Infografis
Suara.com - Akmal Marhali selaku anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan menggabarkan situasi pertemuan dengan PSSI. Menurutnya, PSSI merasa tidak bertanggung jawab atas insiden yang mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia.
Adapun PSSI memenuhi panggilan TGIPF, Selasa (11/10/2022) sore. Dari PSSI hadir Ketua Umum Mochamad Iriawan, Wakil Ketua Iwan Budianto, dan Sekjen Yunus Nusi untuk dimintai keterangan mengenai Tragedi Kanjuruhan, Malang.
Berlangsung di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, perwakilan PSSI hadir sekitar pukul 11.15 WIB. Pertemuan cukup alot lantaran hingga 15.00 WIB belum selesai.
Akmal ketika ditemui saat tengah beristirahat menjelaskan situasi saat pertemuan dengan PSSI. Disebut Akmal, PSSI tidak merasa bertanggung jawab atas tragedi di Stadion Kanjuruhan.
Ini seperti tercantum dalam 'Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI tahun 2021'. Namun, secara keseluruhan pertemuan berlangsung kondusif.
"PSSI menyampaikan bahwa mereka punya aturan untuk tidak bertanggung jawab terhadap kasus ini," kata Akmal saat jeda istirahat, Selasa (11/10/2022).
"Jadi awalnya mereka menyampaikan bahwa mereka tidak bertanggung jawab, tapi ujung-ujungnya mereka terima masukan kita semua sebagai masukan yang baik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Akmal menjelaskan belum ada kesimpulan dari pertemuan TGIPF dengan PSSI. Termasuk juga nantinya dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB).
"Tapi belum sampai pada kesimpulan nanti tanggung jawabnya akan seperti apa," tambahnya.
Baca Juga: Ketum PSSI Iwan Bule Ingat Sholat di Sela Pertemuan dengan Tim TGIPF terkait Insiden Kanjuruhan
"PSSI mau menghukum apa dari kasus ini. Siapa saja yang mau dihukum sama PSSI. Dalam konteks football family, apakah PSSI akan menghukum dirinya sendiri? Nah ini kan menarik," pungkasnya.
Berikut Pasal 3 'Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI tahun 2021'
1. Panpel wajib, dengan biayanya sendiri, bertanggung jawab secara penuh untuk:
a. Mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI melalui peraturan ini dan juga semua peraturan, arahan, pedoman, dan surat edaran PSSI yang terkait lainnya;
b. Mematuhi semua hukum yang berlaku;
c. Membayar seluruh pajak, ongkos, bea, dan biaya lainnya yang harus dibayarkan sehubungan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap peraturan ini, kecuali jika secara tegas disebutkan lain dalam peraturan ini atau peraturan PSSI terkait lainnya;
