- PSSI disanksi oleh AFC karena pelanggaran administrasi dalam laga uji coba Timnas U-23 melawan Mali.
- Pelanggaran spesifik adalah keterlambatan pemberitahuan pertandingan lintas konfederasi sesuai Regulasi Pertandingan AFC.
- Denda sebesar US$1.500 wajib dibayar PSSI dalam 30 hari; ini pelanggaran ketujuh kalinya.
Suara.com - Induk sepak bola nasional, PSSI, kembali jadi sorotan setelah dijatuhi sanksi oleh AFC. Hukuman tersebut berkaitan dengan pelanggaran administrasi dalam laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia U-23 melawan Mali national football team.
Keputusan sanksi itu merujuk pada pelanggaran Regulasi Pertandingan Internasional AFC, khususnya Pasal 11 yang mengatur prosedur penyelenggaraan laga uji coba internasional level dua.
Dalam dokumen resmi, PSSI dinyatakan terlambat menyampaikan pemberitahuan terkait pertandingan lintas konfederasi yang melibatkan wakil Asia (AFC) dan Afrika (CAF).
Kelalaian administratif tersebut berujung pada denda sebesar US$1.500 atau sekitar Rp25 juta. Nominal itu wajib dilunasi maksimal 30 hari setelah keputusan ditetapkan.
Yang menjadi perhatian, ini bukan kali pertama federasi mendapat teguran serupa.
Dalam catatan AFC, pelanggaran ini disebut sebagai yang ketujuh kalinya dilakukan PSSI dalam konteks regulasi pertandingan internasional.
Meski jumlah dendanya relatif kecil dibanding sanksi kompetisi resmi, kasus ini tetap memunculkan pertanyaan soal ketelitian dan tata kelola administrasi pertandingan internasional.
Terlebih, agenda uji coba lintas konfederasi seharusnya menjadi bagian dari perencanaan matang federasi.
Tidak ada keterangan resmi terkait opsi banding atas keputusan tersebut. Dengan nilai denda yang tidak terlalu besar, kemungkinan PSSI memilih menyelesaikan kewajiban pembayaran tanpa mengajukan protes.
Baca Juga: Ole Romeny Masih Seret Gol, Pilihan Pertama Sebagai Timnas Indonesia Terancam
Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa di level internasional, bukan hanya performa di lapangan yang diperhitungkan, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur administratif yang ketat.
