Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Tenor hingga 40 Tahun Siap Dijalankan

Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berada di angka 5 persen flat hingga akhir masa angsuran.

Menurut Maruarar, pemerintah berkomitmen menjaga akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau meskipun kondisi ekonomi mengalami perubahan, termasuk adanya kenaikan BI Rate.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Selain memastikan bunga tetap rendah, Maruarar juga menegaskan bahwa kebijakan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto telah dibahas secara mendalam dan siap diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga memaparkan perkembangan program FLPP sepanjang 2026. Dari target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi, hingga saat ini telah terealisasi sebanyak 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.

Pernyataan itu disampaikan saat rapat bersama Danantara Indonesia yang membahas dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rapat tersebut turut membahas pendataan rumah susun milik badan usaha milik negara (BUMN) guna mengoptimalkan pemanfaatan aset negara untuk kebutuhan perumahan masyarakat.

Selain itu, Program Gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat juga mendapat dukungan dari sektor perbankan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pemerintah dan Danantara Indonesia juga membahas perkembangan penyelesaian proyek rumah susun Meikarta. Sejumlah langkah strategis yang dibicarakan mencakup proses serah terima hibah, percepatan due diligence legalitas tanah yang tengah dilakukan Danantara, hingga penunjukan BUMN yang akan mengelola proyek tersebut.

Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup penetapan harga jual unit rumah agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi Danantara sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap target penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat dapat terus berjalan dan mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

(Antara)