-
FFI mewajibkan usulan KLB mengantongi dukungan tertulis minimal dua pertiga pemilik suara sah.
-
Syarat KLB merujuk pada AD/ART hasil pengesahan Kongres Biasa 12 Mei 2026.
-
Komite Hukum FFI meminta klub profesional menyalurkan aspirasi lewat jalur konstitusional dan terverifikasi.
Pernyataan Komite Hukum tersebut menjadi respons FFI terhadap berkembangnya wacana KLB.
Dengan penegasan mengenai ketentuan AD/ART, federasi meminta seluruh anggota mengikuti prosedur yang telah disepakati dalam menjalankan agenda organisasi.
Sebelumnya, desakan penyelenggaraan KLB muncul dari sejumlah klub futsal profesional yang menginginkan adanya forum untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi organisasi.
Kini, mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam AD/ART menjadi salah satu hal yang disoroti dalam perkembangan wacana tersebut.
"Kami menghormati setiap aspirasi anggota," jelas Susanto.
"Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional," tambah Deny Susanto.