SUARA CIANJUR - Pada Rabu (26/4/2023), Ketua Umum Partai Amanat Nasional mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo bermaksud mengumpulkan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi besar, di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Nanti kita akan kumpul. Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat, Bapak (Jokowi) akan mengumpulkan ketua-ketua umum partai untuk silaturahim," sebut Zulhas.
Menurutnya, waktunya belum diketahui kapan akan diadakan pertemuan tersebut. Namun, Menteri Perdagangan mengungkapkan bahwa pembahasan dinamika politik saat ini akan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut.
Dia juga menyatakan bahwa di antara banyak hal, pencalonan Ganjar Pranowo yang baru diusung oleh PDI Perjuangan akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas.
"Ya (pencapresan Ganjar). Ini kan ketemuan. Besok KIB, habis itu tadi Bapak (Jokowi) mengundang ketum partai untuk ngopi bareng," ucap Zulhas.
Rencana pertemuan Jokowi dengan ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi besar belum terlaksana, namun menuai pro dan kontra di media sosial.
Salah satu kritikusnya adalah mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, yang mengkritisi langkah Presiden Jokowi dalam mengumpulkan para ketua umum partai politik tersebut.
Melalui akun Instagram-nya @msaid_didu, Said Didu mempertanyakan niat Presiden Jokowi dalam menggelar pertemuan tersebut dan menilai bahwa langkah Jokowi tersebut bertujuan untuk menggiring para partai politik koalisi.
“Parpol. diatur Presiden utk calon Presiden berikutnya dan mereka semua membebek. Ini demokrasi apa ?” tulisnya pada Rabu, 26 April 2023.
Baca Juga: Dukungan KIB Terpecah, Potensi Empat Pasangan Capres Muncul Pada Pilpres 2024
Said Didu menanyakan dalam cuitannya apakah tindakan Jokowi untuk mengumpulkan para ketua umum partai politik merupakan sebuah usaha untuk mempertahankan oligarki.
“Mengatur persekongkolan oligarki ?” demikian cuitan Said Didu.
Tanggapan dari netizen terhadap cuitan Said Didu mendapat respons yang beragam. Ada yang setuju dan tidak setuju dengan pandangannya, sehingga timbul pro dan kontra di antara warganet.
“Presiden yang sekaligus petugas partai dapat tugas dari partai nya untuk mendukung Capres yang ditugaskan oleh partai nya,” tulis salah satu netizen.
“Monarchy berkedok Demokrasi. Nanti Presiden 2024 menguasai smp 2034 & digantikan putra mahkota yg skr berjasa menaikkan dia, 10 thn nanti berkuasa digantiin adiknya 10thn,” timpal netizen lainnya.
Beberapa komentar dari warganet yang masuk juga memperlihatkan upaya untuk membela Jokowi dan tujuannya dalam mengumpulkan ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi besar.
