SUARA CIANJUR - Menurut Dedi Kurnia Syah, seorang Analis Politik dan Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta pada malam Selasa (2/5) dalam acara silaturahmi yang diadakan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dianggap tidak etis dilakukan oleh seorang kepala negara.
Dedi mengkritik bahwa Jokowi telah menggunakan posisinya sebagai kepala negara untuk kegiatan politik praktis.
"Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kritik Dedi.
Menurut pernyataan Dedi, dengan melakukan tindakan yang tidak etis seperti itu, Jokowi dianggap telah kehilangan kekuasaannya, terutama sebagai kepala negara.
"Jokowi kehilangan wibawa kepala negara karena telah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan golongannya sendiri," ujarnya.
Dedi juga mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa pertemuan itu diadakan untuk membentuk Koalisi Besar dalam Pilpres 2024.
"Bisa saja pertemuan itu untuk mengupayakan koalisi besar sebagaimana yang selama ini memang Jokowi inginkan," ucap Dedi.
Dalam konteks ini, Dedi mengatakan bahwa meskipun demikian PDIP telah secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sehingga hal ini dapat menunjukkan kemungkinan adanya perombakan dalam NasDem.
Dia juga menambahkan bahwa NasDem tidak diundang dalam pertemuan malam ini oleh Presiden Jokowi.
"Membaca situasi di mana PDIP telah deklarasi kan Ganjar, dan Prabowo juga telah deklarasi sebagai Capres, maka potensi pertemuan itu untuk menandai resuffle kabinet, utamanya menentukan nasib Nasdem," sebutnya.
Dedi menyatakan bahwa ada kemungkinan NasDem akan dikeluarkan dari kabinet pemerintahan Jokowi, terutama setelah NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres mendatang.
"Karena Nasdem telah mengambil sikap usung Anies yang sampai detik ini terlihat tidak disukai Jokowi, bahkan cenderung ada upaya menggagalkan pengusungan Anies. Meskipun Reshuffle memang memiliki momentum, di mana Menkominfo sedang dibidik masalah rasuah," paparnya. (*)
(*/Haekal)
TERPOPULER
