SUARA CIANJUR - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan keheranannya atas perilaku anak buahnya yang menerima suap dalam proyek pembangunan jalur kereta di beberapa daerah.
Salah satu proyek yang terlibat adalah proyek Trans Sulawesi, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2023.
Namun, pada bulan April, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pegawai Kementerian Perhubungan.
Menhub Budi Karya segera mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya suap kembali.
Salah satunya adalah melakukan audit terhadap proyek-proyek yang diduga terlibat suap. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang terindikasi tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan operasional.
"Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatan transportasi," tutur Menhub Budi Karya beberapa waktu lalu.
Dalam hal ini, Menhub tidak mentolerir perilaku pegawainya yang terlibat dalam kasus korupsi suap.
Pihaknya berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap para pegawai yang melakukan pelanggaran.
"Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait," kata Budi Karya.
Perlu diketahui, nilai suap dalam kasus ini mencapai Rp 14,5 miliar. Suap tersebut terkait dengan pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera untuk tahun anggaran 2018-2022. (*)
