Anies Baswedan: Kritik Harus Direspons dengan Data dan Akal Sehat, Bukan dengan Undang-Undang ITE

SUARA CIANJUR - Bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, telah memberikan tanggapannya terkait kritik yang sering diarahkan oleh masyarakat kepada pemerintah dan dampaknya yang kerap terbentur dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Anies, dalam merumuskan kebijakan, pembuat kebijakan seharusnya mengandalkan data dan akal sehat agar dapat mempertanggungjawabkan langkah-langkah mereka meski mendapat kritik.

Anies Baswedan menekankan bahwa jika kebijakan pemerintah telah diarahkan oleh data dan fakta yang kuat, maka pemerintah tidak seharusnya merasa tersinggung atau marah ketika mendapat kritik dari masyarakat.

Menurutnya, respons yang tepat adalah menjawab kritik tersebut dengan fakta dan data yang dapat mendukung kebijakan yang diambil.

Dalam pandangan Anies, penting bagi pembuat kebijakan untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan pada data yang mereka gunakan dalam merumuskan kebijakan.

Jika sebuah kebijakan telah didasarkan pada fakta dan data yang kuat, maka pembuat kebijakan dapat dengan yakin membela keputusan tersebut dan menjawab setiap kritik dengan argumen yang kokoh.

Anies Baswedan juga mengungkapkan bahwa jika sebuah kebijakan tidak didasari oleh fakta dan data yang kuat, maka para pembuat kebijakan cenderung menjadi lebih sensitif dalam menghadapi kritik dari masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Anies, penting untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perumusan kebijakan.