REGIONAL:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mau disalahkan terkait kemacetan di Ibu Kota, meski kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para aparatur sipil negara atau ASN telah diterapkan mulai hari ini.
“Ya jangan salahin pemda,” Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (23/8/2023).
Heru menjelaskan, untuk membuat kemacetan di Jakarta berkurang dan menekan angka polusi udara, perlu kerja sama dengan semua pihak.
Jika saat ini pihaknya membuat kebijakan WFH untuk para ASN, namun hal itu tidak sebanding dengan pergerakan masyarakat yang ada di Jakarta.
“Maksudnya bersama-sama, Pemda kan cuma 25 ribu, pergerakan manusia di Jakarta itu ada 25 juta loh. Sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi di atur sendiri,” jelasnya.
Heru juga mengimbau kepada pihak swasta agar bisa membuat kebijakan, agak dapat ikut mengurangi polusi dan kemacetan di Jakarta.
"Kan saya imbau, swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetep tumbuh juga mengurangi polusi mengurangi kemacetan,” tuturnya.
Heru menambahkan, untuk mengontrol para ASN yang WFH, pihak Pemda DKI dan pemerintah tingkat kota, bisa melakukan video call.
“Saya bisa VCall. Jadi saya minta Pak Walikota, Pak Walikota Jakarta Barat mana yang work from home. Misalnya kepala bagian ekonomi. Kita bisa vcall kamu di mana. di rumah,” tutupnya.
TERPOPULER
