Keputusan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PKB, sebagai cawapres di Pilpres 2024 mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat.
Banyak yang bertanya-tanya alasan di balik pilihan Anies tersebut, mengingat ada sosok lain seperti Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sebelumnya dianggap sebagai calon cawapres potensial.
Berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas Cak Imin terpaut jauh di bawah AHY. Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Cak Imin sebesar 0,4% sementara AHY mencapai 5,1%.
Hasil serupa ditunjukkan survei Indikator Politik Indonesia, di mana elektabilitas Cak Imin sebesar 0,8%, sedangkan AHY mencapai 11,4%.
Namun, beberapa pengamat politik berpendapat bahwa keputusan Anies bukan didasari oleh elektabilitas. Ari Junaedi, Direktur Nusakom Pratama Institute, berpendapat bahwa PKB memiliki potensi kontribusi suara besar bagi Anies, khususnya dari basis massa di Jawa Timur dan organisasi Nadhlatul Ulama (NU).
Selain itu, ada spekulasi mengenai peran NasDem yang mungkin melihat peluang berkurangnya Cak Imin sebagai cawapres Prabowo Subianto setelah Golkar dan PAN bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.
Ketua Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, memberikan pandangan berbeda dengan mengklaim campur tangan NasDem di balik keputusan Anies memilih Cak Imin.
Ia menuduh NasDem membuat keputusan tanpa melibatkan Partai Demokrat dan PKS. Dasar klaim tersebut berasal dari pertemuan antara Surya Paloh dan Cak Imin di Nasdem Tower.
“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).
Baca Juga: Cinta Ayah Tiada Tara, Ini Dia 4 Film tentang Perjuangan Ayah Demi Anaknya!
