Suara Denpasar - Presiden Joo Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kenaikan harga BBM ini memicu kritik keras dari Rizal Ramli yang selama ini memang dikenal sebagai salahsatu ekonom senior.
Rizal Ramli menilai kenaikan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.
Ini karena kenaikan justru akan mempersulit kondisi ekonomi masyarakat.
Seharusnya kata Rizal pemerintah Jokowi bisa tidak menaikkan harga BBM lantaran banyak pos anggaran yang bisa dimaksimalkan.
Penghematan di sejumlah lembaga seperti PLN dan Pertamina juga bisa dilakukan.
"Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat. Bisanya hanya nambah utang mahal dan menaikkan harga yang bikin susah rakyat," kata Rizal Ramli melalui akun twitternya dikutip Minggu (4/9/2022).
Menurutnya ada solusi lain selain menaikkan harga BBM, misalnya efisiensi anggaran terhadap sejumlah lembaga yang tidak maksimal perannya.
Efisiensi dalam bentuk lain juga bisa dilakukan misalnya menyarankan Jokowi memerintahkan komisaris dan direksi potong ineffesiensi Pertamina dam PLN sebesar 20%.
Hal itu juga kata dia mudah dilakukan asal dilakukan dengan cara transparan.
Rizal Ramli kemudian menyoroti alasan Presiden Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi untuk menekan anggaran yang semakin membengkak menurutnya tidaklah logis.
"Pemerintah mestinya fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, yang tahun ini Rp805 triliun atau 1/3 dari APBN, pos anggaran utama Jokowi. Jika dilakukan debt-swap, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang 1/4nya (Rp200 triliun), BBM tidak perlu naik," jelasnya.
Rizal juga menyarankan Presiden Jokowi berani menghentikan beberapa proyek yang tidak terlalu urgen demi mengamankan APBN.
Dia juga mengkritik anggaran yang diberikan kepada Mahkamah Konsitusi yang menurut dia malah dinaikkan 4 kali. Padahal menurutnya kinerjanya tidak maksimal.
"(seharusnya) Tidak perlu naikkan BBM. Tidak kreatif, tapi songong pula," kritiknya. ***
TERPOPULER
