Suara Denpasar - RKHUP sudah disahkan menjadi Undang-undang. Kini, KHUP ini pun akan disosialisasikan hingga tahun 2026 nanti dan kemudian baru diberlakukan.
Sejumlah kelompok masih mempersoalkan sejumlah pasal yang ada. Mereka menyebut, KHUP ini masih terdapat sejumlah pasal yang bermasalah.
Seperti tentang kebebasan pers, hak asasi manusia dan hal lainnya. Pemerintah dan DPR menyarankan agar mereka yang tak setuju untuk melakukan judicial review ke Makahmah Konstitusi.
Namun dibalik ini semua, mengapa pemerintah dan DPR seoalah menutup kuping dan memaksakan untuk melakukan pengesahan KUHP ini dilakukan pada periode Presiden Jokowi?
Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly pun angkat bicara. Ia mengatakan, rancangan KHUP ini sudah dimulai dari jaman Presiden Soesilo Bambang Yudoyono. Namun gagal.
Di era Joko Widodo juga sempat gagal disahkan, yakni di tahun 2019, namun akhirnya berhasil disahkan di tahun 2022 ini.
Ia menyebut banyak profesor dan doktor hukum yang terlibat dalam pembuatan KUHP ini. Maka dia heran jika ada orang yang mempertanyakan logic dari KUHP ini.
"Padahal dia (orang yang mempertanyakan logic) hanya mengambil satu atau mungkin dua semester hukum pidana dan dia mempertanyakan logicnya, come on!," ujarnya dalam Podcast bersama Deddy Corbuzier.
Yasonna juga menyebut ada sejumlah Profesor yang terlibat dalam pembuatan atau perancang KHUP ini sudah meninggal dunia.
"Karena saya akan bertanggungjawab, kasian saya kepada orang-orang yang sudah meninggal ini. Capek dia. Seolah-olah logic mereka nggak punya gitu," ujarnya.
Dalam akhir podcast, Deddy Cobuzier mempertanyakan, jika tidak menjabat nanti lagi, Yasonna ingin dikenang sebagai apa?
"Saya bermimpi, saya ikut mengesahkan KUHP ini. Terlepas dengan banyak kritik-kritik tentang Omnibus Law," jawabnya.
Ia mengaku tak peduli jika ia pun dikenal sebagai menteri yang kontroversial, terpenting keluarganya bangga akan dirinya. (*)
TERPOPULER
