Di Balik Slip Lidah Prabowo, Strategi Komunikasi atau Lemahnya Akurasi Data?

Suara.com - Banyak hal disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Namun karena selip lidah saat memperkenalkan Susanah sebagai pengupas bawang, ditambah informasi soal upah Rp700 ribu per kilogram, fokus masyarakat menjadi satu.

Publik ramai-ramai mempertanyakan kebenaran pernyataan Kepala Negara. Potongan video salah ucap tersebut pun langsung ramai menjadi konten di berbagai platform, mulai TikTok hingga Instagram.

Warganet merasa heran, bahkan tertarik beralih profesi bila benar kerja pengupas bawang Rp700 ribu untuk setiap kilogram.

Belakangan, diketahui dua hal yang menegaskan ada kesalahan ucap oleh Prabowo. Pertama, Susanah bukan pengupas bawang melainkan penjahit kain majun. Kedua, upah Susanah tidak sebesar yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD.

Wanita pekerja asal Cileungsi, Bogor, yang juga berprofesi sebagai pencuci ompreng program Makan Bergizi Gratis (MBG), hanya diupah Rp700 per kg saat bekerja sebagai penjahit kain majun.

Kesalahan ucap Prabowo dalam momen kenegaraan tersebut selain dipertanyakan dan dicibir, ternyata juga ditertawakan.

Melalui video yang diunggah akun TikTok @bangafri, seorang warga Pabuaran, Cimanggis, membeberkan bahwa upah pengupas bawang di wilayahnya kenyataannya hanya berkisar Rp1.200 per kilogram.

Dengan hitungan tersebut, seorang pekerja yang sanggup mengupas hingga 10 kilogram bawang hanya akan mengantongi upah sekitar Rp12 ribu per hari.

"1.200? Katanya sama Pak Prabowo Rp700.000 sekilonya," ucap perekam itu.

"Hahaha... Mana ada, kalau Bapak mah Rp12.000," cetus ibu-ibu.

"Tuh 10 kg Rp12.000 Pak Prabowo. Ini Rp700.000 di mana? Kabupaten Bogornya? Ini di Kota Bogor ini nih. Ayo Pak Prabowo ke mari dah, ya," ujarnya.

Lantas mengapa pidato tingkat tinggi dari seorang presiden di forum kenegaraan terancam menjadi joke publik? Apakah ini murni slip of the tongue atau sinyal bahaya dari dapur pembuat naskah pidato dan menteri pembantu?

Selip Lidah Prabowo

Selain soal upah dan profesi Susanah, Prabowo sebelumnya juga pernah mengalami keselip lidah.

Pada saat menjelaskan kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu, 20 Mei 2026, Prabowo dalam pidatonya menyampaikan ihwal kenaikan gaji guru hingga 300 persen.

"Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru, ada yang sampai hampir 300 persen naiknya, penghasilan guru-guru," kata Prabowo.

Tetapi sesaat kemudian, pernyataan itu ia ralat. Kenaikan gaji 300 persen ternyata bukan untuk guru, melainkan untuk hakim.

"Hakim-hakim kita, maaf, hakim," kata Prabowo.

Penjelasan Istana

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi meminta masyarakat tidak menggoreng pidato Prabowo mengenai profesi dan upah Susanah.

"Kita itu harus berpikir substantif dari pidato besar presiden. Yang satu kalimat, dua kalimat digoreng itu, saya rasa, harus belajar tidak terfokus," kata Hasan Nasbi di sela-sela peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara, Senin (17/8/2026).

Hasan menilai, fenomena viralnya cuplikan pidato tersebut merupakan dampak dari cara kerja konten di era digital yang sering kali kehilangan konteks.

Ia mengaitkan polemik tersebut dengan cara kerja algoritma media sosial yang cenderung memicu viralitas pada hal-hal yang bersifat kontroversial atau anomali.

Menurutnyya publik perlu melatih diri agar tidak mudah terdistraksi dan diombang-ambingkan oleh narasi-narasi pendek yang sengaja dipisahkan dari narasi besarnya.

Fokus yang ditujukan pada detail kecil yang kemungkinan merupakan kesalahan teknis atau data, dapat mengaburkan visi besar pemerintah yang sedang dipaparkan kepada rakyat.

"Itu kan soal algoritma. Satu atau dua kalimat. Tapi coba pikirkan substansinya, gagasan besar yang ada dalam pidato presiden," kata Hasan.

Sadar Kerap Keliru

Melalui sambutan di Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo sendiri mengaku bahwa ia tidak diperbolehkan oleh penasihat untuk berbicara tanpa teks karena ada kekhawatir pernyataan akan keliru bila bicara tanpa teks.

Sembari memegang kertas berisi pidato yang akan disampaikan Kamis (23/7/2026), Prabowo bertanya kepada hadirin, apakah teks pidato tersebut perlu ia baca atau tidak.

"Jadi ini pidato yang sudah disiapkan, mau dibacakan? Mau dibacakan? Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium ini," kata Prabowo yang disambut tawa.

Prabowo lantas bercerita ihwal sikap para penasihat kepada dirinya terkait pidato. Prabowo menyampaikan mendapat larangan dari penasihat untuk bicara tanpa teks.

"Tapi banyak wartawan nih. Banyak wartawan. Banyak penasihat saya, 'Pak, Bapak nggak boleh Pak bicara tanpa teks. Paling aman baca aja Pak, nggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ'," kata Prabowo sembari mengulang ucapan penasihat.

Meski berbicara di luar teks, Prabowo memastikan apa yang ia sampaikan akan tetap sopan.

"Kalau di luar teks kadang-kadang ya kan nanti yang ditunggu wartawan itu haha. Nggak hari ini saya sopan, hari ini sopan," kata Prabowo.

Sebab Pidato Kontroversial

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai kontroversial pidato Prabowo bukan pada gaya pidato Kepala Negara. Ia mengatakan gaya pidato Prabowo pada dasarnya sudah cukup baik.

"Pilihan intonasinya juga sudah tepat," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Rabu (19/8/2026).

Menuritnya pidato Prabowo dapat mengikat perhatian. Setidaknya, khalayak tidak mengantuk saat mendengarkan pidato Prabowo.

"Walaupun durasi waktu pidatonya kadangkala terlalu lama. Hal itu membuat pendengar menjadi bosan," kqta Jamiluddin.

Lantas apa yang menjadi permasalahan dari pidato Prabowo? Jawabannya adalah pada pemilihan diksi, istilah, dan akurasi data yang disampaikan acapkali Prabowo sambutan.

Menurut Jamiluddin, masalah utama muncul saat Prabowo memilih diksi dan istilah tertentu yang dinilai publik tidak pantas disampaikan seorang presiden di depan umum.

"Contohnya saat Prabowo menggunakan diksi 'ndasmu' dan 'nyenyenye'. Hal yang sama juga saat Prabowo menggunakan istilah tertentu, seperti 'bajingan', 'omon-omon', dan 'londo ireng'," kata Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin pilihan diksi dan istilah tersebut tidak sepatutnya disampaikan oleh Prabowo. Sebab pilihan tersebut dianggap tidak sesuai dengan etika komunikasi kepala pemerintahan dan kepala negara.

"Pidato Prabowo kerap menjadi kontroversial karena ada akurasi fakta yang disampaikan rendah. Hal itu terlihat dari pernyataan Prabowo yang menyatakan penghasilan Susanah mengupas bawang Rp 700 ribu per kg," kata Jamiluddin.

"Prabowo juga pernah mengatakan penghasil penggilingan padi Rp 2 triliun per bulan. Begitu juga petani berlibur ke luar negeri," sambungnya.

Apa Akibat dan Solusinya?

Prabowo sudah sepatutnya memperbaiki cara memilih diksi. Jangan lagi memilih diksi secara sembarang, apalagi sampai menyampaikan data yang dapat dinilai tidak sesuai dengan realitas.

Jamiluddin mengingatkan ada akibat bila Prabowo memilih mempertahankan penyampaikan pidato seperti sebelumnya.

"Publik ragu bahkan ada yang tidak percaya terhadap isi pidato presiden," kata Jamiluddin.

Keraguan tersebut tentu disebabkan karena kontroversial pidato Prabowo yang lebih banyak pada pilihan diksi, istilah, dan data yang tidak akurat. Solusi ke depan, Prabowo harus menghilangkan kebiasaan lamanya tersebut.

"Hal itu perlu ditiadakan agar isi pidato Prabowo dapat dipercaya dan diterima publik," kata Jamiluddin.