Suara Denpasar - Di luar sektor migas, tembakau dan rokok menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Bahkan, dari cukai rokok juga dialokasikan dana yang begitu besar untuk BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, peredaran rokok terus berusaha di rem pemerintah dengan dalil untuk kesehatan warga. Di antaranya dengan menaikan cukai 10 persen yang berlaku pada tahun 2023.
Bahkan, ke depan para pedagang asongan tidak akan bisa menjual rokok ketengan atau eceran. Begitu juga dengan warung kelontong tradisional.
Hal ini menyusul Keputusan Presiden (Kepres) No.25 Tahun 2022, pemerintah mengeluarkan larangan penjualan rokok batangan atau penjualan rokok secara ketengan atau eceran. Adapun Kepres tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2022.
Kepres ini menekankan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Poin yang di atur diantaranya adalah pelarangan penjualan rokok batangan dan ketentuan rokok elektronik. Kemudian, materi muatan lainnya adalah penambahan luas prosentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau. Juga terkait larangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi.
Ada juga pelarangan penjualan rokok batangan; pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi; dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). ***
