Adi Sumiarta mengaku sangat aneh melihatnya ketika proyek yang ngakunya akan dibuat untuk masyarakat atau publik namun dokumennya tidak dibuka ke publik.
DKLH sendiri mengakui jika pembangunan Terminal LNG akan dibangun di Mangrove yang merupakan lahan negara. Lahan negara jelas merupakan milik publik sebab pengelolaannya pun pastinya menggunakan anggaran negara yang berasal dari publik.
"Lalu Mengapa dokumen proyek Terminal LNG yang katanya untuk masyarakat dan dibangun diatas lahan negara yang merupakan milik masyarakat baik Studi Kelayakan nya maupun Perjanjian Kerjasamanya tidak dibuka kepada masyarakat? Ini ada apa?," tohoknya.
Ketika pembangunan ini diperuntukan untuk masyarakat harusnya tidak ada alasan untuk tidak membuka dokumen Studi Kelayakan pembangunan Terminal LNG khususnya Studi terkait pemipaan yang akan dilakukan di Mangrove serta Perjanjian Kerjasama Strategis antara DKLH Bali dan PT. DEB terkait penggunaan kawasan tahura yang dimohonkan oleh WALHI Bali.
Bahkan Majelis komisioner pun sudah meminta dokumen Perjanjian Kerjasana Strategis antara DKLH dan PT. DEB untuk diperiksa oleh majelis komisioner juga tak kunjung diberikan. "DKLH terlihat sengaja menutup-nutupi dokumen pembangunan Terminal LNG ini," tukasnya. ***
