Suara Denpasar – Pembangunan di Kabupaten Badung begitu masif. Khususnya bangunan untuk kebutuhan adat istiadat, mulai dari balai bajar sampai tempat ibadah.
Namun demikian, Badung sebagai kabupaten terkaya di Bali itu masih menyimpan bangunan balai banjar kondisinya disebut sangat memprihatinkan. Sehingga harus segera diperhatikan pemerintah.
Hal tersebut terungkap saat Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menerima perwakilan pengurus serta perwakilan Warga Banjar Tempekan Blubuh Sari, Banjar Adat Beluran, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Senin (20/2/2023).
Pertemuan yang dilakukan di ruang kerja Ketua DPRD Badung itu dihadiri di antaranya Kelian Banjar Adat Tempekan, Dewa Ngakan made Jayadi Bayuputra dan Kepala Lingkungan I Gusti Ngurah Ketut Nala Tri Suaetra beserta Prajuru lainnya.
Dalam pertemuan tersebut diungkap, bangunan yang berdiri sejak 1996 itu dikhawatirkan roboh bila diterpa cuaca ekstrim.
"Warga Banjar Blubuh meminta agar kami memfasilitasi pembangunan balai banjar, karena sekarang kondisinya sudah usang, harus mendapatkan perhatian dari pemerintah," kata Parwata.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu pun meminta pengurus banjar untuk mengajukan proposal permohonan bantuan hibah.
"Kami harapkan warga segera membuat proposal permohonan hibah agar dapat segera ditindaklanjuti," katanya.
Bantuan yang diberikan, kata Putu Parwata sesuai dengan kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif untuk mengedepankan kepentingan masyarakat.
Baca Juga: KPU Bali Akan Bersurat ke Pusat! Status Tersangka, Sekretaris KPU Badung Diganti Pelaksana Harian
"Kami sudah sepakat dengan bapak bupati agar kepentingan yang sifatnya mendesak, terlebih masalah tempat pertemuan masyarakat agan mendapatkan prioritas," tegasnya.
Disinggung mengenai estimasi bantuan yang akan diberikan, parwata menyebut diperkirakan mencapai Rp3 miliar.
Dapat diberikan dalam bantuan hibah APBD Perubahan tahun 2023 atau di 2024. *
