Suara Denpasar - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pelajar dan Mahasiswa (HIMPA) Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan se-Jawa dan Bali membeberkan kronologi ketegangan antara militer Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) KODAP III Derakma, Ndugama.
Ketegangan itu pasca organisasi yang dipimpin oleh Egianus Kogoya, menyandera capten pilot Philip Mark Mehrtens dengan pesawat yang diterbangkannya di lapangan terbang kecamatan Paro, Kabupaten Nduga, pada 7 Februari 2023.
Berikut rentetan peristiwa atau kejadian yang digambarkan oleh Badan Pengurus Pusat Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Lanny Jaya se-Jawa
Sejak kejadian itu rakyat Papua yang berasal dari distrik Paro mengevakuasi diri mengungsi ke ibu kota Kabupaten Nduga di Keneyam dan berbagai daerah terdekat lainnya termasuk Kwiyawagi. Sejak pemerintah Indonesia merespon kejadian penyanderaan pilot Marthens itu, militer Indonesia melakukan operasi pencarian dan menetapkan pelebaran wilayah operasi pencarian Mehrtens di 4 wilayah Kabupaten.
Yakni: Nduga, Lanny Jaya, Puncak Papua, Yahukimo dan beberapa daerah lain yang selama ini terus terjadi konflik antara TPNPB-OPM dan TNI-POLRI. Salah satu daerah yang menjadi fokus operasi pencarian sandera pilot Marthens oleh militer Indonesia adalah di wilayah Kwiyawagi.
Setelah TPNPB klaim menyandera pilot Marthens, pemerintah Indonesia melalui militer Indonesia menduga TPNPB dan sanderanya berada di wilayah Kwiyawagi sehingga pengiriman militer Indonesia dilakukan dengan cepat dan dalam jumlah banyak untuk pencarian dan pembebasan sandera.
Di sisi lain proses pencarian sandera tidak dilakukan dengan prosedur perang hukum humaniter Indonesia telah meratifikasinya sebagai acuan perang antar TPNPB ataupun TNI-Polri. Seharusnya militer Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengikuti prosedur yang fokus pada penyelamatan sandera. Yang terjadi malah terkesan bias terhadap masyarakat sipil di Kwiyawagi. Operasi pencarian pilot yang dilakukan oleh militer Indonesia berdampak langsung kepada warga sipil pengungsi Nduga dan masyarakat Kwiyawagi.
Kejahatan militer Indonesia ini tidak terekspos ke publik dan terkesan ditutupi dengan stigma dan stereotip di kalangan masyarakat luas. Apalagi sarana komunikasi di Kwiyawagi sangat sulit.
Sehingga, informasi operasi militer Indonesia dalam pengejaran dan pencarian pilot yang ditawan TPNPB-OPM yang sebenarnya terjadi banyak mengorbankan rakyat sipil, perampasan harta benda, pembakaran rumah-rumah warga tidak diketahui publik secara up-to-date sehingga publik tidak tahu menahu sebenarnya yang terjadi di Kwiyawagi yang berdampak langsung terhadap korban masyarakat sipil ini.
Baca Juga: Cek Fakta: Striker Mengerikan Rp19 Miliar, Jonathan Bauman Resmi Gabung PSIS Semarang?
Jauh dari pemberitaan media massa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di sana sulit diketahui publik Indonesia dan terkadang mis-informasi kepada publik seringkali terjadi dan terkesan semua informasi hanya dari satu pihak. Publik Indonesia menelan mentah-mentah pemberitaan yang bersifat disinformasi, pembenaran diri atas aksi yang terjadi di wilayah konflik seperti yang terjadi di Kwiyawagi belakangan ini.
Militer Indonesia juga menyebarkan disinformasi kepada publik tentang kematian bayi anak seorang kepala desa meninggal akibat ditembak oleh TPNPB KODAP III dibawah pimpinan Egianus Kogoya yang disebarluaskan oleh Militer Indonesia adalah pembohongan publik. Informasi yang sebenarnya anak kepala desa meninggal dunia bukan karena ditembak melainkan meninggal karena sakit.
Kekerasan militer Indonesia di Kwiyawagi sangat brutal, tidak hanya mencari pilot yang disandera TPNPB, namun militer Indonesia juga mengintimidasi, menangkap, memukul, menyiksa, memenjarakan serta membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah. Militer Indonesia mencurigai rakyat sipil bagian dari TPNPB sehingga militer Indonesia bertindak sewenang-wenang dan brutal.
Militer Indonesia juga membakar rumah-rumah warga, menyita harta benda masyarakat sipil, uang persembahan dan perpuluhan Gereja, uang masyarakat, ternak babi 2 ekor, Sembako Gula Pasir, kopi milik masyarakat sipil Kwiyawagi.
Ketua BPH Pusat HIPMA Lani se-Jawa dan Bali, Viktor Wanimbo mengatakan militer Indonesia menyita barang-barang masyarakat selama operasi pencarian pilot Mehrtens di Kwiyawagi.
"Banyak barang-barang warga sipil yang diambil, tidak hanya itu bahkan uang dari warga sipil juga diambil. Untuk itu kami memberikan sejumlah pernyataan sikap dari kami," ujar Viktor Wanimbo Jum'at (28/4/2023).
Adapun pernyataan sikap dari HIMPA Lani se-Jawa dan Bali sebagai berikut.
1. Pemerintah Republik Indonesia, presiden ir. Joko Widodo segera memberikan perhatian penuh terhadap pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh TNI/Polri terhadap warga sipil di Kabupaten Lanny Jaya distrik Kwiyawagi, Wano Barat serta Goa Balim dan sekitarnya.
2. Kepada Menkopolhukam Prof Mahfud MD segera mengevaluasi, menindak tegas pelaku pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga sipil di Kabupaten Lanny Jaya Distrik Kwiyawagi, Wano Barat, Goa Balim dan sekitarnya.
3. Kepada DPR RI Komisi III agar segera mengevaluasi terhadap pengiriman militer indonesia di seluruh tanah Papua.
4. Kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar segera menindak dan menangani pembunuhan dan penahanan warga sipil yang dilakukan oleh militer Indonesia di Kabupaten Lanny Jaya Distrik Kwiyawagi, Wano Barat, Goa Balim dan sekitarnya.
5. Kepada Pemkab Lanny Jaya, Nduga dan Puncak Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar segera membentuk tim investigasi guna membentuk panitia khusus (pansus) pembunuhan warga sipil di daerah Kwiyawagi dan sekitarnya.
6. Kepada Pemda Kabupaten Lanny Jaya, Nduga dan Puncak Papua segera melakukan upaya-upaya evakuasi dan memfasilitasi warga sipil di Distrik Kwiyawagi, Wano Barat dan Goa Balim bila kondisi sangat genting.
7. Kepada Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) agar segera melihat dan membuka suara agar persoalan di Distrik Kwiyawagi, Wano Barat dan Goa Baliem untuk segera dituntaskan secepatnya.
8. Komnas HAM segera turun ke lapangan guna investigasi pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga sipil di Distrik Kwiyawagi, Wano Barat serta Goa Balim dan sekitarnya.
9. KNPI Lanny Jaya serta organisasi independen lainnya segera mendesak Pemkab Lanny Jaya, agar meninjau warga sipil di Distrik Kwiyawagi dan sekitarnya.
10. Aparat TNI-POLRI stop intimidasi dan interogasi masyarakat sipil di kabupaten Lanny Jaya Distrik Kwiyawagi dan sekitarnya.
11. Militer Indonesia segera bertanggung jawab atas perampasan harta-benda (hewan dan uang) milik rakyat Kwiyawagi: Uang sebesar rp. 35.900.000, Babi 2 ekor, Sapi 1 ekor, Gula dan Kopi.
12. Militer Indonesia berhenti merampas harta benda milik masyarakat Kwiyawagi.
13. Pemerintah Indonesia segera membuka akses Jurnalis lokal, Nasional dan Internasional.
14. Pemkab Lanny Jaya (Bupati Petrus Wakerkwa) segera kunjungi masyarakat sipil di Kwiyawagi dan sekitarnya.(Rizal/*)
