Suara Denpasar - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Dinas Perhubungan Provinsi Bali agar segera mencarikan solusi atas kemacetan yang diakibatkan oleh aktivis Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD, A.A Ngurah Adhi Ardhana saat rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali di Gedung DPRD Bali, Selasa (25/7/2023).
Ngurah Adhi Ardhana meminta agar Dishub Bali segera menyelesaikan persoalan macet tersebut dalam waktu 1 bulan. Dia yakin Dishub Bali bisa menyelesaikan perkara macet itu.
Hal itu ditegaskan karena menurut Adhi Ardhana dia telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat sejak Februari 2023.
"Jadi kalau saya optimis juga ini adalah kepentjngan masyarakat bukan hanya masyarakat yang mau menjemput penumpang tapi juga masyarakat sekitar juga terganggu sehingga paling tidak hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat sekitar agar jangan terganggu," kata A.A Ngurah Adhi Ardhana.
Terkait itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta mengatakan pihaknya dan pihak terkait lainnya telah melakukan beberapa upaya seperti menutup 2 lokasi U-Turn (Putar Balik) di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai.
Termasuk mengenai sosialisasi dan pemasangan papan imbauan untuk tidak parkir pada badan jalan di Jalan Bypass Ngurah Rai dan Jalan Matahari Terbit.
Meski demikian, IGW Samsi Gunarta mengakui upaya itu sama sekali tidak mengurai kemacetan yang terjadi. Sehingga pihaknya telah merencanakan solusi jangka menengah dan jangka panjang.
"Kita melihat solusi jangka menengah atau tahun depan sudah akan ada solusi yang lebih baik termasuk penyesuaian aliran lalu lintas, kemudian penambahan lahan parkir," terang IGW Samsi Gunarta.
Baca Juga: Semrawut, Kades Kutuh Bali Perintahkan Cabut Tiang Provide
Sementara untuk solusi jangka panjang, IGW Samsi Gunarta mengatakan saat ini pihaknya telah merancang 4 jalur alternatif (jalur khusus ke Pelabuhan Sanur) yang akan dibangun pada 2024. (*/Dinda)
