Suara Denpasar - Kementerian PUPR bersama dengan BP (Badan Pengusahaan) Batam menggelar rapat teknis. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan Kawasan Rempang.
Sebelumnya pada Senin (25/09/2023) Kementerian PUPR mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk membuat site plan atau rencana tapak permukiman yang jumlahnya mencapai 1.322 Kepala Keluarga.
Selain itu Johanes Wahyu Kusumo Susanto, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyebut bahwa rapat ini untuk mengetahui lingkup dari PUPR.
"Jadi dengan rapat ini, kami ingin mengetahui lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Kementerian PUPR kedepannya," Ujar Johanes seperti dikutip Suara Denpasar dari Antara dengan judul artikel Kementerian PUPR-BP Batam gelar rapat teknis percepat bangun Rempang.
Dalam penjelasan nya, ia menyebut bahwa setidaknya ada 961 kk yang akan digeser ke Tanjung Banun. Dengan begitu akan ada total 1.322 kk yang akan bermukim dan Tanjung Benun setelah sebelumnya ada 361 kk.
Ia juga menyebut bahwa nantinya Tanjung Banun akan dijadikan percontohan kampung nelayan yang eco friendly.
Dilain pihak, Enoh Suharto selaku anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, akan berkoordinasi dengan PUPR agar pembangunan di Kawasan Rempang segera terselesaikan.
"Semoga pembangunan Rempang Eco City ini bisa segera berjalan dan memberikan dampak kesejahteraan Masyarakat kedepannya"
Ia juga menyebut bahwa percepatan ini adalah langkah untuk memenuhi hak masyarakat.(Rizal/*)
Baca Juga: Profil Justin Mathieu, Pemain Asal Belanda yang Disebut Menjadi Incaran PSSI
