REGIONAL:
- Surat kabar Belanda De Volkskrant menerbitkan artikel kontroversial mengenai potensi kebangkrutan Indonesia pada 29 Juli 2026.
- Ekonom Anthony Budiawan menyatakan Indonesia mengalami krisis penerimaan pajak rendah serta beban bunga utang tinggi.
- Anthony Budiawan menilai kebijakan ekonomi era Presiden Joko Widodo semakin memperparah kondisi keuangan dan sosial negara.
Suara.com - Sebuah surat kabar Belanda, De Volkskrant menurunkan sebuah artikel dengan judul yang memantik kontroversi. Terbit pada 29 Juli 2026, surat kabar itu menulis Indonesië op weg naar bankroet? yang artinya Apakah Indonesia Sedang Menuju Kebangkrutan? sebagai judul laporan mereka.
Ekonom senior, Anthony Budiawan menilai judul De Volkskrant itu bukan sekadar dramatisasi belaka, melainkan sebuah analisa tajam yang seharusnya menjadi bahan reflektif bagi pemangku kebijakan dalam negeri.
"Dia (De Volkskrant) mempertanyakan karena memang ada beberapa indikasi yang dianggap bahwa ini menuju kebangkrutan. Mendapatkan kesulitan keuangan," kata Anthony dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, (3/8/2026).
Anthony sendiri mengamini kalau Indonesia memang sudah mengalami krisis jika dilihat dari jumlah penerimaan negara. Kata Anthony, penerimaan pajak saat ini telah kurang dari 10 persen.
Selain itu beban pembiayaan utang pemerintah saat ini juga menjadi masalah tersendiri bagi kemampuan fiskal.
Saat ini, lanjutnya, bunga utang yang harus dibayar sudah mencapai 20 persen lebih dari pengeluaran APBN.
"Nah, ini apakah kita masih sustain atau tidak? Keberlanjutannya bagaimana?," ujarnya.
Kalau hal itu terus berlanjut, Anthony khawatir akan menimbulkan krisis fiskal dalam pengelolaan negara.
Ia juga mencotohkan kebijakan pemerintah yang menaikan PPN hingga 11 persen pada (1/4/2022) lalu yang justru menggambarkan situasi ekonomi kian anjlok.
Mantan rektor Institut Bisnis dan Informatima Kwik Kian Gie itu menyebutkan penanganan ekonomi di era Presiden Ketujuh Jokowi makin memperparah keadaan.
Menurutnya, banyak kebijakan Jokowi yang justru tidak memiliki manfaat dan cenderung merugikan kelompok kelas menengah ke bawah.
"Oleh karena itu pada 2019 ke 2024 itu jumlah rakyat kelas menengah itu turun. Nah, di sini ada ketidaksesuaian antara kebutuhan kebijakan ekonomi terhadap kebutuhan rakyat. Akar masalahnya Jokowi memperparah itu," tegas Anthony.
Apalagi banyak kebijakan yang diduga memiliki konflik kepentingan, seperti UU Cipta Kerja. Meski begitu, Anthony menjelaskan bahwa situasi ekonomi memang sudah carut-marut sebelum Jokowi menjadi presiden. Namun, menurutnya Jokowi ikut memperparah keadaan.
"Dia bukan hanya memperparah secara ekonomi saja, tapi dia memperparah secara sosial," ujar dia. (Reporter: Alif Bintang)
TERPOPULER