Suara Denpasar - Desakan agar Pejabat (PJ) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk menghidupkan kembali SMA/SMK Bali Mandara seperti semula terus bergulir.
Sebab, dengan perubahan status sebagai sekolah reguler, roh sekolah eksklusif bagi siswa dengan background kurang mampu atau miskin itu hilang.
Soal pembiayaan? Beberapa pihak menilai ada alokasi dana yang dinilai kurang bemanfaat di APBD Perubahan Pemprov Bali.
Di antaranya dana hibah DPRD sebesar Rp 55 miliar dan publikasi pimpinan Rp 14 miliar pada APBD perubahan.
Jika dana itu dialokasikan untuk mengembalikan SMA/SMK Bali Mandara, tentu manfaatnya lebih besar. Apalagi, untuk diketahui lulusan SMA/SMK Bali Mandara yang berjumlah 1.300 orang memiliki daya saing tinggi.
Lebih dari separo atau 70 persennya berkarir atau sekolah di luar Bali (kedinasan) dengan beragam beasiswa yang mereka dapatkan.
Tentu ini sesuai dengan tujuan awal bahwa sekolah bagi siswa miskin itu diharapkan bisa mencetak generasi yang bisa membawa mereka ke luar dari jurang kemiskinan.
Sementara itu di tengah kembali maraknya desakan agar SMA/SMK Bali Mandara dihidupkan kembali.
Penggagas sekolah tersebut yang juga mantan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengaku sulit terwujud.
Baca Juga: Amankan Pemilu Serentak, Polda Bali Siapkan 8 Ribu Personil
Apalagi, bicara soal kewenangan dan masa jabatan Pejabat Gubernur Bali yang hanya setahun. Tentu, anggaran untuk kembali menormalkan sekolah itu sulit dilakukan.
Demikian, di luar polemik yang berkembang. Pastika menjelaskan bahwa biaya operasional sekolah tersebut tidak besar. Dengan pola layanan pendidikan yang digunakan yakni dengan sistem asrama.
Memang, seluruh keperluan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga kebutuhan hidup selama menempuh pendidikan di Bali Mandara sudah ditanggung dan dibiayai oleh pemerintah, mulai dari biaya makan, pakaian, hingga kebutuhan lainnya. Hanya saja, untuk semua keperluan itu yang mengerjakan dan membuat adalah para siswa.
Hitung-hitungan kasar untuk operasional seluruhnya per tahun hanya dibutukan dana Rp 4 miliar.
"Makannya tidak mahal, mereka (siswa) masak sendiri. Di Bali Mandara ini tidak ada tukang kebun, tukang masak, tukang cuci. Jadi mereka membuat sendiri," terangnya.
Anggaran besar hanya dibutukan ketika awal sekolah itu berdiri karena perlu perbaikan bangunan yang sudah lama terbengkalai dan rusak pada 2011.
