Suara Denpasar - Pada kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Gianyar, Bali, pada tanggal 31 Oktober, bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengungkapkan kebingungannya terkait penurunan atribut partai politik yang didominasi oleh baliho dan bendera dirinya dan PDI Perjuangan.
Dikutip dari Antara News, dia menyatakan pertanyaannya mengenai alasan dibalik penghapusan atribut tersebut. Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mengungkapkan rasa bingungnya saat kunjungan kerja Presiden Jokowi dan menyatakan bahwa jika ada yang melanggar aturan, maka penghapusan bisa diterima, tetapi jika tidak ada pelanggaran, tindakan tersebut mungkin seharusnya tidak dilakukan.
Ganjar Pranowo telah berkoordinasi dengan DPD PDI Perjuangan di Bali dan mendapat penjelasan bahwa penurunan atribut partai politik tersebut dilakukan oleh Satpol PP Bali sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di lokasi acara.
Dia menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait untuk memasang kembali atribut tersebut setelah penurunan sementara.
Ganjar Pranowo menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam pemilihan presiden dan berharap agar seluruh elemen terlibat dalam pemilihan presiden bekerja secara netral. Dia tidak ingin berspekulasi lebih lanjut tentang alasan dibalik penghapusan atribut tersebut.
Sebelumnya, Penjabat (PJ) Gubernur Bali, Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, menjelaskan bahwa penghapusan atribut tersebut dilakukan untuk menjaga estetika dan sesuai dengan standar pengamanan presiden.
Sang Made mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sementara dan atribut partai politik tersebut sudah terpasang kembali setelah selesai kegiatan.
Seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai langkah PJ Gubernur Bali dalam mencopot baliho Ganjar-Mahfud selama kunjungan Presiden Jokowi sebagai langkah positif untuk menjaga netralitas dalam pemilihan presiden.
Ujang Komarudin menyatakan bahwa langkah tersebut sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk memastikan netralitas aparat negara dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: Sirik? Media Vietnam Soroti Langkah PSSI Naturalisasi Pemain Keturunan Eropa untuk Timnas Indonesia
"Kunker Jokowi itu untuk menjaga netralitas hal yang bagus, positif-positif saja. Itu yang memang diinginkan publik," ujar pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin dikutip dari Antara News (1/11/2023).
Pengamat ini menyatakan bahwa menjaga netralitas adalah hal yang baik dan positif, sesuai dengan harapan masyarakat. Tindakan ini diambil untuk menghindari tuduhan spekulatif terhadap Presiden Jokowi yang dapat mempengaruhi integritasnya.
Selain itu, langkah ini juga sesuai dengan keinginan masyarakat agar aparat negara, termasuk presiden, bersikap netral dalam kompetisi Pilpres, sehingga pemilihan dapat berlangsung secara adil.
Dalam konteks ini, tindakan penghapusan sementara atribut partai politik tersebut dianggap sebagai upaya yang positif untuk menjaga netralitas dan menjaga estetika selama kunjungan Presiden Jokowi ke Bali.(*/Rizal)
