Jet Pribadi yang Disewa untuk Temui Keluarga Brigadir J Ternyata Ditalangi Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yoso: Yang Suruh Si Sambo

Henry Yosodiningrat mengungkap fakta baru terkati dugaan penggunaan jet pribadi yang dipakai mantan anak buah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan dan jarannnya untuk mengunjungi keluarga korban pembunuhan berencana, Brigadir Yosua di Jambi. Henry menyebut jika uang yang digunakan untuk menyewa jet pribadi itu ditalangi oleh Hendra yang kini menjadi tersangka kasus obstruction of justice kasus Brigadir J. 

Pernyataan itu disampaikan Henry setelah resmi menjadi pengacara Hendra. 

"Jet pribadi dia katakan nyewa perusahaan yang profesional dan dia bayar," kata Henry seperti dikutip dari Suara.com, Selasa (18/10/2022).

Henry menyampaika jika Brigjen Hendra membayarnya sewa jet pribadi itu dengan cara tunai

"Dari mana uangnya itu, beberapa hari sebelumnya dia pernah narik cash berapa ratus juta," katanya.

Henry juga mengungkap jika uang sewa yang ditalangi Hendra atas perintah Ferdy Sambo.

"Yang nyuruh Si Sambo dong," jelasnya.

Namun, hingga kini uang pribadi milik kliennya itu belum diganti oleh Sambo.

"Sampai sekarang uang itu belum diganti katanya. Dia tunjukkan kepada saya bukti dia narik uang itu. Diperintahkan oleh Kadiv Propam untuk berangkat kemudian untuk pesawat dia melangkah dulu lah," papar dia.

Diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah meminta keterangan 22 saksi terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jet pribadi oleh mantan kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

"Jumlah saksi yang dimintai keterangan sebanyak 22 orang, terdiri atas delapan anggota Polri dan 14 orang dari pihak aviasi dan lainnya," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jet pribadi untuk perjalanan Jakarta-Jambi-Jakarta itu berdasarkan laporan Nomor LI/27/IX/2022/Tipidkor tanggal 22 September 2022.

Dalam perkara tersebut, penyidik menyangkakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b dan Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 13 atau Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

"Ini ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," kata Nurul.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol. Cahyono Wibowo mengatakan pihaknya telah memeriksa Hendra pada Jumat (7/10/2022).