Suara.com - Indonesia resmi bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016 ini. Menurut Anang Hermansyah, musisi sekaligus anggota Komisi X DRP RI dari Fraksi PAN harus ada langkah nyata menghadapinya. Menurutnya, perlu langkah simultan dan komprehensif dalam melakukan proteksi terhadap ekonomi kreatif yang di dalamnya ada karya intelektual, sastra dan seni.
"Oleh karenanya RUU Ekonomi Kreatif, RUU Permusikan dan revisi UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sangat relevan sebagai langkah konkret untuk proteksi dan pengaturan terhadap ekonomi kreatif, musik dan film. Di sini, peran DPR dan Pemerintah ditunggu," kata Anang dalam rilis yang diterima suara.com.
Diharapkan, ketiga RUU tersebut dapat masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016, kemudian dibahas untuk disahkan menjadi UU pada masa sidang tahun 2016.
"Semestinya ketiga RUU itu dapat disahkan tahun ini. Ini memang butuh komitmen semua pihak, baik pemerintah, DPR dan Setjen DPR," cetus Anang.
Selain itu, Anang mengusulkan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja Gabungan terkait pengawasan pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
"Khususnya terkait dengan praktik pembajakan terhadap karya intelektual yang masih massif di lapangan. Keberadaan Pansus atau Panja Gabungan itu cukup urgen," tegas Anang.
Anang pun meminta mendesak adanya proteksi dan keberpihakkan pemerintah terhadap industri kreatif di Indonesia. Menurut dia, pemerintahan Jokowi di tahun 2016 ini harus memiliki komitmen yang lebih jelas.
"Platform pemerintah harus lebih jelas dan konkret di tahun 2016 ini. Tahun ini saatnya ekonomi kreatif bangkit. Masa pemetaan masalah dan perencanaan program cukup di tahun pertama pemerintahan Jokowi," tandas Anang.
Dengan cara tersebut, kata Anang, diharapkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap sektor perekonomian di Indonesia dapat dirasakan masyarakat luas, serta bersaing dengan negara-negara lain khususnya di kawasan Asean.
