Suara.com - Anggota DPR Komisi I dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati mengatakan kasus pelecehan lambang negara yang dilakukan penyanyi dangdut Zaskia Gotik merupakan hikmah pembelajaran bagi masyarakat dan pemerintah. Kedepannya, kata dia, harus diselenggarakan sosialisasi empat pilar kebangsaan.
"Ini hikmah pembelajaran, berarti ada kelemahan di pemerintah dan parlemen. Harus digalakkan kembali sosialisasi empat pilar dan undang-undang karena ada orang yang nggak tahu lambang negara. Ke depan harus ada formula yang bagus membahas ini,"ujar Dimyati di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Menurutnya, KPI juga turut andil dalam menyaring tayangan yang dianggap melecehkan lambang negara. "Terkait KPI, begitu ada hal ini cepat di-cut, di-blur, ucapnya.
Terkait guyonan Zaskia, Dimyati menilai hal tersebut melanggar Undang-undang nomor 24 tahun 2009 terkait Bendera, Bahasa dan Lambang negara serta lagu kebangsaan serta Undang-undang Penyiaran.
"Mungkin sosialisasi saja yang kurang, jadi banyak yang melanggar. Ini sudah jadi perhatian publik. Dulu ada P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) tapi sosialisasinya kurang juga," imbuhnya.
Soal saksi hukum kepada Zaskia, dia menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
"Tetap lakukan proses, kalau tidak ada sanksi nanti ada yang ikuti. Sanksi juga macam-macam, ada sedang, ringan, berat, terberat Rp500 juta dan 5 tahun penjara dalam UU 24/2009. Undang-undang penyiaran juga jelas pelanggarannya sebagai lex spesialis. Polisi, pengacara sudah tahu apa sanksinya. Polisi untuk kasus ini tetaplah harus berikan saksi," jelas Dimyati.
Mengenai permohonan maaf yang disampaikan Zaskia, dirinya memaafkan. Namun, proses hukum pelecehan terhadap lambang negara tetap harus dilakukan.
"Kalau ada yang minta maaf, kita maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan," ungkapnya.
