Piyu Minta Pencipta Lagu Dapat Kenaikan Jatah Royalti dari Penyanyi yang Akan Gelar Konser

Suara.com - Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) menggelar forum diskusi untuk membahas kisruh royalti di industri musik Tanah Air di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan RI itu, AKSI lewat Piyu selaku Ketua Umum menyampaikan gagasan mereka tentang penerapan pembayaran lisensi langsung atau direct license ke pencipta lagu.

"Sekarang, kami masih fokus untuk anggota AKSI. Tapi, nanti akan lebih luas lagi supaya semua pencipta lagu bisa bergabung dengan AKSI dan bisa masuk ke ekosistem ini," ujar Piyu.

Dengan sistem direct license, penyanyi maupun perangkat penyelenggara konser harus meminta izin langsung ke pencipta lagu. Akan ada platform khusus untuk mengurus perizinan itu.

"Jadi, dari management artist dan penyanyinya akan memberikan notifikasi ke pencipta lagunya bahwa di tanggal segini akan ada acara, dan di mana tempatnya. Dari penyelenggara juga," terang Piyu.

Piyu bersama AKSI juga menuntut kenaikan jatah royalti untuk pencipta lagu. Dari yang sebelumnya cuma mendapat 2 persen dari total penjualan tiket konser sang penyanyi, para pencipta lagu dalam AKSI menghendaki jatah royalti diambil 10 persen dari honor artis.

"Untuk besaran royaltinya, akan diambil 10 persen dari honor artis," kata Piyu.

Jatah 10 persen yang diminta bukan untuk satu pencipta lagu saja. Melainkan dibagi rata ke seluruh pencipta lagu, yang karyanya dinyanyikan sang penyanyi saat konser.

"Jadi, sistemnya pro rata. Misalnya penyanyi A ini lagunya ada 10 dan ada 10 pencipta, ya dibagi 10," jelas Piyu.

Aturan sebelumnya tentang jatah royalti untuk pencipta lagu dianggap tidak memenuhi keadilan bagi sang pemilik ide kreatif.

"Itu tidak masuk akal. Misal ada sebuah konser, katakan lah konser Agnes Monica, show tunggal. Ternyata, tiket konsernya cuma laku seratus. Bagaimana nasib para pencipta lagu? Sementara Agnes Monica tetep dibayar lunas," papar Ahmad Dhani selaku Ketua Dewan Pembina AKSI.

Urusan perizinan lagu dan pembayaran royalti juga harus diselesaikan sebelum konser terselenggara. Para pencipta lagu yang tergabung dalam AKSI tak mau lagi mendengar cerita soal rekan mereka yang tidak terpenuhi haknya.

"Ketika semua sudah sepakat, lisensi akan diberikan. Bisa juga lisensinya diberikan dulu, baru dimintakan membayar. Jadi sebelum event terselenggara, lisensi sudah terbayarkan," ucap Piyu.

"Setelah selesai acara, tidak akan ada lagi kemungkinan EO-nya gagal bayar atau lupa untuk mengurus ke LMK. Penyanyi mendapatkan haknya, pencipta lagu juga mendapat haknya," imbuh sang gitaris.

Gagasan AKSI masih menuai respons beragam dari beberapa penyanyi dan perangkat penyelenggara konser yang ikut forum diskusi hari ini. Pembahasan lebih lanjut akan diselenggarakan lagi di forum berikutnya, yang diharapkan bisa melibatkan lebih banyak pegiat industri musik Tanah Air.

"Kami butuh insight, supaya tidak terjadi benturan antara pencipta lagu dan penyanyi. Sehingga, masing-masing jadi punya concern yang sama terhadap industri ini. Begitu pula untuk para promotor dan para pendukung industri ini," tandas Ahmad Dhani.