Belum termasuk tunjangan keluarga seperti Rp420 ribu untuk istri atau suami, Rp168 ribu per anak dengan maksimal dua anak, dan tunjangan beras Rp30 ribu per jiwa.
Anggota DPR juga mendapat uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta per bulan serta bantuan langganan listrik dan telepon mencapai Rp7,7 juta.
Ada pula tunjangan pajak penghasilan pasal 21 senilai Rp2,6 juta, serta dana untuk asisten anggota sebesar Rp2,25 juta setiap bulan.
Fasilitas tambahan berupa kredit mobil senilai Rp70 juta per orang per periode jabatan juga menambah daftar panjang keuntungan sebagai wakil rakyat.
Kontroversi terbaru muncul setelah DPR menyetujui tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.
Meski DPR menyebut hal itu hanya perubahan skema, publik tetap menilai kebijakan ini tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Kritik lain menyebut tambahan tunjangan perumahan tidak sebanding dengan kinerja DPR yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Isu transparansi juga menyeruak karena publik menilai keputusan ini menunjukkan anggota dewan lebih mementingkan kepentingan pribadi.
Dengan tunjangan perumahan baru tersebut, total penghasilan anggota DPR diperkirakan bisa menembus Rp100 juta per bulan.
Fakta inilah yang membuat publik mencibir keputusan Verrell Bramasta tidak mengambil gaji pokok setahun penuh karena nilainya dianggap kecil dibandingkan tunjangan yang tetap dia terima.
Kontributor : Chusnul Chotimah
TERPOPULER
