Orangtua kerap harus memiliki penetapan perwalian dari pengadilan agama sebelum bisa mewakili anak dalam transaksi penting, seperti jual beli tanah warisan.
Meskipun secara hukum sudah menjadi wali, banyak orangtua tetap mengajukan permohonan penetapan ini ke pengadilan.
Alasannya, penetapan perwalian memberikan kepastian hukum dan perlindungan.
Ini penting untuk mencegah sengketa di masa depan, terutama jika anak di kemudian hari menggugat tindakan orangtuanya.
Pengadilan juga dapat memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan orangtua benar-benar untuk kepentingan anak, bukan untuk merugikan mereka.
Misalnya, jika tanah warisan dijual, uangnya harus digunakan untuk kebutuhan anak.
2. Syarat Pengajuan Penetapan Perwalian
Permohonan perwalian disebut juga perkara voluntair, yang artinya diajukan secara sepihak dan tidak ada sengketa.
Tujuannya hanya untuk meminta pengadilan menetapkan status hukum tertentu.
Syarat utama untuk mengajukan permohonan ini meliputi: fotokopi KTP, Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon (orangtua). Fotokopi Akta Kematian pasangan (jika orangtua tunggal).
Baca Juga: Wasiat Mpok Alpa Terungkap! Rumah untuk Anak Pertama Jadi Rebutan? Keluarga Geram pada Suami
Fotokopi Akta Kelahiran anak. Surat Keterangan Ahli Waris dari desa/kelurahan. Bukti kepemilikan aset (misalnya surat tanah) yang akan diurus.
Kendati orangtua secara otomatis adalah wali bagi anak kandung mereka, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penetapan perwalian dari Pengadilan Agama sangat diperlukan.
Hal ini demi kepastian hukum, perlindungan hak anak, dan untuk memenuhi syarat yang diminta oleh berbagai instansi.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
