Padahal Orangtua Kandung, Kenapa Suami Mpok Alpa Ajukan Perwalian Anak? Begini Menurut Hukum

Suara.com - Aji Darmaji suami almarhumah Mpok Alpa pada 15 September 2025 mengajukan permohonan perwalian anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Zaki R. Mosabasa sebagai kuasa hukum Aji Darmaji alias Idung menegaskan perwalian itu hanya urusan administrasi, bukan isu sengketa keluarga.

Sayangnya langkah Idung tersebut membuat kakak Mpok Alpa, Banong, malah semakin mencurigainya.

Apalagi, tindakan ini dilakukan Idung di saat Mpok Alpa belum genap 40 hari meninggal dunia.

Banong rupanya mengkhawatirkan nasib Sherly, putri Mpok Alpa dari pernikahan pertama, yang mana merupakan anak sambung Idung.

Sherly yang sudah kuliah kemungkinan tidak masuk dalam permohonan perwalian karena Idung hanya mengajukan untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Banong juga mencurigai ada maksud lain di balik pengajuan permohonan perwalian anak yaitu untuk kepentingan pribadi Idung sendiri.

Keputusan Idung mengurus perwalian tiga anak kandungnya yaitu Al Fatih, dan si kembar Raffi dan Raffa, ikut dipertanyakan publik.

Pasalnya untuk apa Idung mengajukan perwalian apabila ia adalah ayah kandung dari ketiga anaknya.

Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.

1. Alasan Ortu Kandung Ajukan Perwalian Anak

Mengutip pa-yogyakarta.go.id, orangtua (ortu) otomatis menjadi wali bagi anak kandung mereka yang belum dewasa secara hukum.

Mereka berhak mewakili anak dalam urusan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Hal ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

Namun kenyataannya di lapangan cukup berbeda.

Orangtua kerap harus memiliki penetapan perwalian dari pengadilan agama sebelum bisa mewakili anak dalam transaksi penting, seperti jual beli tanah warisan.

Meskipun secara hukum sudah menjadi wali, banyak orangtua tetap mengajukan permohonan penetapan ini ke pengadilan.

Alasannya, penetapan perwalian memberikan kepastian hukum dan perlindungan.

Ini penting untuk mencegah sengketa di masa depan, terutama jika anak di kemudian hari menggugat tindakan orangtuanya.

Pengadilan juga dapat memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan orangtua benar-benar untuk kepentingan anak, bukan untuk merugikan mereka.

Misalnya, jika tanah warisan dijual, uangnya harus digunakan untuk kebutuhan anak.

2. Syarat Pengajuan Penetapan Perwalian

Permohonan perwalian disebut juga perkara voluntair, yang artinya diajukan secara sepihak dan tidak ada sengketa.

Tujuannya hanya untuk meminta pengadilan menetapkan status hukum tertentu.

Syarat utama untuk mengajukan permohonan ini meliputi: fotokopi KTP, Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon (orangtua). Fotokopi Akta Kematian pasangan (jika orangtua tunggal).

Fotokopi Akta Kelahiran anak. Surat Keterangan Ahli Waris dari desa/kelurahan. Bukti kepemilikan aset (misalnya surat tanah) yang akan diurus.

Kendati orangtua secara otomatis adalah wali bagi anak kandung mereka, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penetapan perwalian dari Pengadilan Agama sangat diperlukan.

Hal ini demi kepastian hukum, perlindungan hak anak, dan untuk memenuhi syarat yang diminta oleh berbagai instansi.

Kontributor : Neressa Prahastiwi