REGIONAL:
- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polri memperluas jerat hukum kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2026).
- Penyidik didorong menerapkan pasal makar, keamanan negara, dan tindak pidana korupsi karena penyadapan tersebut dinilai mengancam keselamatan negara.
- Presiden disarankan menerbitkan Perppu dan pelaku harus dihukum tegas agar tidak lolos dari jeratan hukum akibat kekosongan aturan spesifik.
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polri tidak hanya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa.
Menurut Habiburokhman, penyidik perlu mempertimbangkan penerapan pasal-pasal lain, mulai dari tindak pidana makar dan kejahatan terhadap keamanan negara hingga tindak pidana korupsi (Tipikor).
"Jadi narasi di anggota Komisi III, jangan hanya kasus ini diusut dengan pasal-pasal ITE saja. Jangan seperti yang disadap orang yang tidak ada tugas-tugas penting. Ini para tokoh-tokoh bangsa, pasti yang disadap adalah hal-hal penting, termasuk Presiden," kata Habiburokhman kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat biasa. Terlebih, jika tindakan tersebut dilakukan menggunakan perangkat milik negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan penegakan hukum.
Selain itu, penyadapan terhadap Presiden dinilai berpotensi mengancam keselamatan negara. Karena itu, menurutnya, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya unsur kejahatan terhadap keamanan negara dalam perkara tersebut.
"Harus didorong ke sana," ujarnya.
Selain makar, Habiburokhman juga membuka kemungkinan penerapan pasal Tipikor. Hal itu berkaitan dengan dugaan penggunaan perangkat atau alat negara yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Politikus Gerindra itu bahkan menyebut Presiden dapat mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila situasi dinilai mendesak. Sebab, menurutnya, ketentuan hukum di Indonesia saat ini belum secara spesifik mengatur tindak pidana ekstrem berupa penyadapan ilegal terhadap kepala negara.
"Bila perlu, ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," katanya.
Ia menilai penyadapan terhadap kepala negara oleh pihak yang seharusnya bertugas melindungi dan melayani masyarakat merupakan bentuk insubordinasi yang sangat serius.
Habiburokhman bahkan membandingkan perkara tersebut dengan skandal Watergate di Amerika Serikat. Namun, ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara oleh pihak yang bertanggung jawab melindungi negara memiliki karakter persoalan yang berbeda dan lebih serius.
"Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat, karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor. Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," ucapnya.
Ia berharap pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan tersebut tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum hanya karena belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur perbuatan itu.
TERPOPULER