Film G30S/PKI: Propaganda Orde Baru atau Fakta Sejarah?

Suara.com - 30 September 1965 selalu memiliki ikatan kuat dengan sejarah kelam yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Memori kolektif masyarakat Indonesia terhadap tragedi ini secara masif dibentuk lewat film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Karya sinematik ini lahir sebagai mesin propaganda andalan di era Orde Baru untuk memastikan ideologi komunisme tertanam kuat sebagai ancaman terbesar bangsa.

Proses Produksi dan Keterbatasan Riset

Disokong penuh oleh dana pemerintah melalui Pusat Produksi Film Negara (PPFN), karya ini menjadi film komersial pertama yang mengadaptasi tragedi 1965. Proses penggarapannya memakan waktu nyaris dua tahun, melingkupi empat bulan pra-produksi dan satu setengah tahun masa syuting.

Jabatan produser dipegang langsung oleh Kepala PPFN kala itu, Brigjen Gufran Dwipayana. Di kursi penyutradaraan, Arifin C. Noer dibantu oleh Hasan Basri yang menangani sinematografi serta Embie C. Noer sebagai penata musik.

Naskah film ini sepenuhnya berkiblat pada buku kontroversial terbitan 1968 susunan Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, yang kerap bertentangan dengan temuan peneliti asing pada masa itu.

Keluarga sang sutradara tidak menampik adanya tendensi politik di balik layar. Jajang C. Noer dan putrinya, Nazira C. Noer, mengungkapkan bahwa film ini merupakan pesanan khusus Orde Baru yang dirancang agar publik membenci PKI. Dalam proses risetnya, Arifin C. Noer terpaksa bersandar pada narasi tunggal pemerintah dan keluarga korban.

Ketiadaan narasumber dari pihak PKI yang berani bersuara membuat informasi yang dirangkum sangat terbatas dan belum mencakup kebenaran sejarah secara utuh.

Era Kewajiban Menonton hingga Penghentian Penayangan

Dirilis perdana pada tahun 1984, film berdurasi hampir empat jam ini mulai mengudara di TVRI pada 30 September 1985. Selama 13 tahun berturut-turut, rezim Soeharto mewajibkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar dari tingkat dasar hingga menengah, untuk menontonnya pada malam 30 September.

Dominasi narasi ini baru runtuh seiring tumbangnya Orde Baru. Pada tahun 1998, di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah secara resmi mencabut aturan wajib tayang tersebut.

Penghentian ini didasari oleh semangat keterbukaan era Reformasi, kritik atas pengkultusan tokoh tertentu, serta gelombang protes terkait muatan kekerasan yang dinilai tidak ramah anak dan berisiko membangkitkan trauma masyarakat.

Deretan Distorsi dan Cacat Fakta Sejarah

Seiring terbukanya keran informasi, para pakar mulai membedah berbagai ketidaksesuaian fakta dalam film tersebut. Beberapa distorsi sejarah utama meliputi:

• Penyiksaan di Lubang Buaya: Adegan sadis seperti mutilasi dan pencukilan mata terbukti fiktif. Dokumen forensik (visum et repertum) tahun 1965 menunjukkan penyebab utama kematian para jenderal adalah luka tembak. Kesaksian ahli forensik Prof. Arief Budianto (dr. Liem Joe Thay) mempertegas bahwa kondisi bola mata korban yang tampak keluar murni disebabkan oleh proses pembusukan akibat terendam air sumur selama berhari-hari, bukan karena pencongkelan paksa.
• Stigmatisasi Gerwani: Penggambaran anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat yang menari erotis sembari menyiksa korban tidak pernah terbukti, baik dalam dokumen peradilan maupun catatan sejarah resmi.
• Anakronisme Peta: Munculnya peta Indonesia yang sudah memasukkan wilayah Timor Timur di ruang Kostrad merupakan sebuah blunder sejarah, mengingat provinsi tersebut baru berintegrasi pada tahun 1976.
• Dramatisasi Karakter: Sosok Soeharto ditampilkan secara heroik, tenang, dan sangat dominan. Pemeran Soeharto, Amoroso Katamsi, bahkan sempat mengakui bahwa film ini memang memuat agenda politik sehingga banyak adegan yang sengaja didramatisasi. Sejarawan Hilmar Farid mempertegas bahwa film ini adalah representasi fantasi dan propaganda pribadi Soeharto.

Pandangan Terkini: Antara Edukasi dan Sensor