REGIONAL:
- Indonesia Corruption Watch menemukan alokasi dana pemerintah senilai Rp14,69 miliar untuk menyewa jasa perusahaan Raffi Ahmad.
- Kontrak promosi tersebut melibatkan dua kementerian, yaitu Kemendikbudristek serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kerja sama bisnis itu dinilai memicu potensi benturan kepentingan karena Raffi Ahmad kini menjabat sebagai pejabat publik.
Suara.com - Di saat pemerintah terus menggaungkan instruksi pengetatan ikat pinggang dan efisiensi anggaran negara, kabar mencengangkan justru datang dari ruang belanja kementerian.
Temuan terbaru Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap alokasi dana hampir Rp15 miliar dari kas negara yang dialirkan untuk menyewa jasa pemengaruh (influencer) dari perusahaan milik selebritas kenamaan, Raffi Ahmad.
Berdasarkan penelusuran ICW pada data pengadaan pemerintah (INAPROC LKPP), sedikitnya ada delapan paket pekerjaan bernilai total Rp14,69 miliar yang digelontorkan dua kementerian.
Pertama adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Yang kedua yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Rans Animasi Indonesia, unit usaha yang terafiliasi erat dengan Raffi Ahmad.
Tarif Fantastis Unggahan Media Sosial
Angka-angka yang tertera dalam rincian belanja tersebut sontak memantik kritik publik.
Untuk sekadar penayangan video promosi di Instagram Story pada akun pribadinya, anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp575,6 juta.
Sementara itu, untuk menghadirkan sang pesohor dalam sebuah agenda kementerian (event attendance), kas negara harus merogoh kocek hingga Rp2,52 miliar.
Pemanfaatan figur publik untuk mendiseminasikan program pemerintah sejatinya bukan hal baru dalam strategi komunikasi publik.
Namun, nominal yang terlampau fantastis ini mengundang tanda tanya besar: apakah dampak dan manfaat nyata bagi publik sebanding dengan uang rakyat yang dihabiskan?
Kontras Tajam dengan Nasib Rakyat
Ironi kian terasa menyengat jika belanja promosi ini disandingkan dengan realitas di daerah.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) justru dibayangi ancaman pemutusan kerja dengan alasan klasik: efisiensi anggaran belanja daerah.
Kontras ini melahirkan ketimpangan yang telanjang. Ketika ribuan abdi masyarakat di pelosok negeri terancam kehilangan nafkah demi alasan "penghematan", ratusan juta hingga miliaran rupiah justru meluncur mulus untuk durasi beberapa detik unggahan media sosial milik seorang figur publik papan atas.
Sorotan Konflik Kepentingan
Polemik ini kian panas mengingat Raffi Ahmad bukan lagi sekadar pesohor swasta, melainkan telah resmi memangku jabatan publik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Keberadaan kontrak kerja sama bernilai miliaran rupiah antara kementerian dengan entitas bisnis milik seorang pejabat lingkungan istana dinilai sarat akan potensi benturan kepentingan (conflict of interest).
Sebagai penyelenggara negara, pejabat publik dituntut menjunjung tinggi integritas dan tidak memanfaatkan jejaring kekuasaan maupun anggaran negara untuk kepentingan bisnis pribadinya.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah: apakah kebijakan efisiensi hanya berlaku bagi rakyat kecil dan pegawai daerah, sementara panggung belanja promosi miliaran rupiah tetap leluasa dinikmati elite di lingkar kekuasaan?
TERPOPULER