Sebut Tak Ada Pihak yang Bisa Ajukan PK, Yusril Tegaskan Putusan MA Terkait Gibran Sudah Final

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah berkekuatan hukum tetap alias final.

Hal ini disampaikan Yusril menanggapi upaya hukum yang akan ditemuh Gibran dalam membuktikan kebasahan ijazah setara SMA lewat PTUN. Menurutnya jika hal itu dilakukan tidak ada gunannya.

Yusril memastikan sudah tidak ada lagi celah hukum untuk mengubah putusan tersebut.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril memaparkan, putusan ini berakar dari sengketa tata usaha negara (TUN) yang dilayangkan oleh H.M. Subhan melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)—kini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan. Dalam putusan tersebut, MA resmi membatalkan surat keterangan dari kementerian yang sebelumnya digunakan untuk penyetaraan jenjang pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Tak hanya membatalkan, MA turut memerintahkan Kemendikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan kontroversial tersebut.

Dibatalkan Surut Sejak Agustus 2019

Pakar hukum tata negara itu menambahkan, putusan MA ini berlaku secara surut (ex tunc), terhitung mundur sejak dokumen tersebut pertama kali diterbitkan.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.

Kendati gugatan tersebut diajukan melewati tenggat waktu yang ditentukan, MA berpandangan tetap memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Majelis hakim menilai isu ini bukan sekadar urusan persaingan antar-kontestan dalam pemilihan presiden, melainkan menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Posisi Gibran dan Gugatan di PTUN

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan kasasi tersebut. Pasalnya, tergugat utama di MA adalah Dirjen Dikdasmen, sementara Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi.

Pihak kementerian sendiri disinyalir bakal langsung mematuhi putusan MA.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tuturnya.

Yusril menggarisbawahi, jika Kemendikdasmen telah mencabut surat tersebut, maka objek sengketa yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)—di mana Gibran berstatus sebagai pihak tergugat intervensi—secara otomatis gugur atau tidak ada lagi.

Terkait langkah ke depan pasca-putusan MK dan MA ini, Menko Yusril menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya dikembalikan kepada Gibran secara pribadi. (Antara)