- Aliansi Rakyat Indramayu Bersuara berunjuk rasa di rumah dinas pada Kamis, 19 November 2026.
- Massa mendesak pengunduran diri Wakil Bupati Syaefudin akibat dugaan korupsi tunjangan senilai Rp18 miliar.
- Bupati Lucky Hakim menyatakan pemberhentian fasilitas menunggu Syaefudin berstatus terdakwa sesuai aturan Kemendagri.
Suara.com - Suasana di depan Rumah Dinas Wakil Bupati Indramayu memanas pada Kamis (19/11/2026).
Sekitar 300 orang yang tergabung dalam aliansi Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) menggelar aksi unjuk rasa, mendesak Wakil Bupati Indramayu Syaefudin segera mundur dari jabatannya.
Aksi ini sontak menjadi sorotan publik dan viral di jagat maya setelah massa melempari area rumah dinas tersebut dengan ratusan bangkai tikus.
Aksi simbolik itu merupakan buntut dari kekecewaan warga atas penahanan Syaefudin oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan senilai Rp18 miliar.
Sambil membentangkan tuntutan, massa mendesak Syaefudin untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indramayu serta legawa melepas jabatannya.
![Sekitar 300 orang melakukan aksi demonstrasi menuntut mundurnya Wakil Bupati Indramayu Syaefudin yang terjerat kasus korpusi. Mereka melemparkan bangkai tikus ke rumah Syaefudin yang saat ini ditahan. [istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/20/99639-wakil-bupati-indramayu-syaefudin.jpg)
Koordinator aksi RIB, Wendi, menilai Syaefudin seharusnya memiliki rasa malu.
Alih-alih meminta maaf, Syaefudin sebelumnya justru sempat melawan penetapan status tersangkanya melalui jalur praperadilan, yang pada akhirnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat hingga berujung pada penahanan.
"Sudah berstatus tersangka malah mengelak. Seperti tikus yang menggerogoti uang rakyat, tetapi masih berusaha lari menyelinap. Karena itu, kami menebar ratusan bangkai tikus di rumah dinas ini, tempat yang operasionalnya dibiayai oleh keringat rakyat," kata Wendi dalam orasinya.
Soroti Tunjangan, Dugaan Modus Korupsi, hingga Jabatan Keluarga
Tak berhenti di rumah dinas, massa juga bergerak menuju Kantor Wakil Bupati Indramayu.
Di sana, mereka mendesak Bupati Indramayu, Lucky Hakim agar segera menghentikan pencairan gaji, tunjangan, maupun fasilitas negara yang masih dinikmati Syaefudin.
Menurut orator aksi, meski Syaefudin kini berada di tahanan dan tidak lagi bekerja, aliran dana dari kas daerah dinilai masih terus mengalir.
Massa menaksir gaji dan tunjangan wakil bupati mencapai sekitar Rp60 juta per bulan, bahkan bisa menembus angka Rp100 juta per bulan jika digabungkan dengan dana operasional serta pembiayaan keluarga di rumah dinas.
"Bayangkan, orangnya sudah di tahanan dan tidak bekerja, tetapi uang rakyat masih terus mengalir kepadanya. Ini sama saja memanjakan koruptor," seru orator tersebut.
Dalam orasinya, massa juga menyoroti dugaan modus korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD yang menjerat Syaefudin.
Tunjangan tersebut dipatok mencapai Rp40 juta per bulan dengan beban pajak yang ditanggung oleh APBD.
Syaefudin diduga menyewa jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau konsultan tidak bersertifikat untuk menggelembungkan nilai tunjangan tersebut hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp18 miliar, di luar tunjangan transportasi, gaji pokok, dan pendapatan lainnya.
Kemarahan massa kian memuncak lantaran kondisi ekonomi pejabat tersebut dinilai sangat kontras dengan realitas warga Indramayu.
Merujuk data BPS, Indramayu disebut sebagai salah satu daerah termiskin di Jawa Barat dengan upah minimum (UMR) di kisaran Rp2 juta per bulan.
Massa juga menyinggung gaya hidup mewah Syaefudin, termasuk kepemilikan sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain menuntut penghentian fasilitas wakil bupati, demonstran turut mendesak bupati untuk mencopot istri Syaefudin dari sejumlah jabatan strategis di daerah, seperti Ketua PKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua PAUD yang mendapat sokongan anggaran Pemda, di samping posisinya saat ini sebagai anggota DPR.
Bupati Lucky Hakim: Tunggu Status Terdakwa Sesuai Aturan
Menanggapi gelombang tuntutan tersebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami kegundahan masyarakat.
Namun, saat dihubungi melalui sambungan telepon, ia menegaskan bahwa seluruh langkah administratif harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Lucky meminta masyarakat memercayakan penanganan perkara ini kepada kejaksaan yang dinilainya tengah bekerja secara profesional.
Terkait desakan pencopotan dan penghentian tunjangan Syaefudin, Lucky menjelaskan bahwa kewenangan pemberhentian kepala atau wakil kepala daerah berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Saat ini status beliau masih tersangka, belum didakwa. Proses pemberhentian sementara oleh Kemendagri baru bisa dilakukan apabila statusnya sudah menjadi terdakwa," ujar Lucky.
Selama status hukumnya belum meningkat menjadi terdakwa, lanjut Lucky, seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas jabatan secara hukum masih melekat.
"Nanti apabila sudah berstatus terdakwa, Kemendagri akan memberhentikan sementara, dan pada saat itu pula seluruh fasilitasnya akan dihentikan sesuai peraturan," jelasnya.
Adapun mengenai desakan massa terkait jabatan istri Syaefudin, Lucky menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi posisi yang bersangkutan sebagai anggota DPR karena hal itu merupakan ranah partai politik.
Sementara untuk jabatan Ketua PKK dan posisi daerah lainnya, Lucky meyakini yang bersangkutan akan mengundurkan diri secara otomatis apabila suaminya kelak resmi berhenti sebagai Wakil Bupati.
"Jadi, tolong bersabar dan mari kita sama-sama menjaga kondusivitas. Izinkan saya fokus pada proses pembangunan Indramayu," tutur Lucky.