SUARA GARUT - Pernyataan Bupati Garut H.Rudi Gunawan soal Garut akan Bangkrut, hingga tak mampu membayar listrik menjadi tanda tanya publik.
Salah satunya datang dari ribuan guru honorer yang tengah melaksanakan persiapan pemberkasan menjadi CPPPK.
Mereka beranggapan gegara adanya pengangkatan PPPK, membuat Garut jadi bangkrut bahkan sampai tak mampu membayar listrik sekalipun.
Akan tetapi, pernyataan Bupati tersebut membuat para guru CPPPK Garut bingung.
Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pengangakatan PPPK menjadi program pusat.
Karena menjadi program pemerintah pusat, tentu biaya yang di gunakan berasal dari pusat.
Menyikapi persoalan ini, Korcam CPPPK Tarogong Kaler Adi Ardian memastikan tidak akan ada dampak dari pernyatan bupati.
"Rekan-rekan resah, khawatir ada pemangkasan rekrutmen atau bahkan khawatir ada pengurangan gaji," kata Adi saat dikonfirmasi garut.suara.com, pada Sabtu, (08/04/2023).
Namun sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, kata Adi, anggaran untuk PPPK sudah aman.
Baca Juga: Orang Tua Harus Tahu Gejala Kanker Tulang Pada Anak
Pembayaran gaji PPPK berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Kementerian keuangan sudah memfloting khusus dari DAU untuk gaji PPPK.
DAU tersebut kata Adi masuk ke APBD Garut, dan sudah ditentukan Menteri Keuangan penggunaanya sesuai PMK.212 Tahun 2022.
Berkenaan dengan ini, Adi meminta rekan-rekan yang sedang memberkas jangan terpengaruh oleh isu diluaran sana.
"Kami berharap rekan-rekan tetap fokus memberkas , jangan berpikir yang lain, apalagi merasa menjadi tersangka," ujarnya.
Adi menjelaskan pernyataan Bupati soal Garut Bangkrut, memang sempat membuat mental mereka ciut, hingga merasa menjadi tersangka, akibat pengangkatan PPPK Garut tidak bisa membangun.
"Setelah membaca penjelasan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Garut Dadang Sudrajat, kami bisa sedikit bernafas lega," Pungkasnya.(*)
