SUARA GARUT - Akhir - akhir ini publik Garut dihebohkan oleh pernyataan Bupati tentang Garut akan bangkrut 2024 mendatang.
Meski begitu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Garut Dadang Sudrajat menyebutkan, asumsi tersebut bersipat pribadi, bukan pernyataan resmi Kepala Daerah.
Akan tetapi kata Dadang pernyataan Bupati tersebut secara tidak langsung menyudutkan honorer yang tengah berjuang dan berharap jadi ASN.
Padahal pemerintah pusat sedang mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan honorer.
Di kutif garut.suara.com, dari halaman fokus Jabar, Pada Minggu, (09/04/2023), semestinya kata Dadang Bupati tidak berstetmen ke publik tentang APBD 2024.
Sebabnya kata Dadang, belum ada pembahasan dengan DPRD, dengan begitu publik bisa melihat postur APBD secara utuh.
Bupati Garut kata Dadang menyoroti tentang Dana Alokasi Umum (DAU).
Sedangkan sumber APBD bukan hanya dari DAU, meskipun DAU menjadi sandaran utama bagi pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mendanai kegiatanya.
Menanggapi ini, Ketua Bapilu Partai Demokrat ini berharap Bupati menyiapkan data akurat mngenai honorer dan kebutuhan pegawai sesuai Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
Baca Juga: Keras! Faisal Basri Sentil Pemerintah Soal Kendaraan Listrik: Subsidi Itu Untuk Yang Tak Mampu
Sehingga Kemenkeu dalam melakukan earmark DAU tidak melebihi kebutuhan pegawai.
Pihaknya berharap, pimpinan DPRD segera mengundang Bupati untuk membahas persoalan tersebut.
"Mudah-mudahan pimpinan DPRD bisa segera mengundang pak Bupati agar lahir solusi terbaik, dimana kita bisa memenuhi kebutuhan pegawai, dan pembangunan bisa berjalan," pungkasnya.(*)
