REGIONAL:
Dari dokumen yang diperoleh Indonesialeaks, alat tersebut dipesan oleh PT Mandala Wangi Kreasindo.
Sebelum tiba di Indonesia, alat sadap itu diterbangkan dari Jepang lalu transit di Inggris.
Saat masuk ke Indonesia, Bea Cukai mecurigai alat canggih tersebut. Sehingga kedua alat itu masuk dalam kategori zona merah setelah melalui pemeriksaan.
Zona merah sendiri menandakan, jika alat tersebut mencurigakan sehingga harus dibuka dan diperiksa sebelum diterima pemilik barang.
Dua petugas Bea Cukai yang membukanya, menceritakan, bahwa alat yang datang berupa alat pendukung komputer dan internet. Petugas yang berwenang itu pun tidak mengetahui perusahaan yang mendatangkan dipergunakan untuk keperluan apa. Setelah barang dibuka, mereka kembali mengemas alat tersebut lalu membiarkan lolos.
Ketika dikonfirmasi IndonesiaLeaks, petugas Bea Cukai yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan adanya barang milik Q Cyber Technologies tiba di Indonesia.
Dari konfirmasi itu, Bea Cukai tak banyak bicara, mereka hanya memberikan catatan keberadaan barang masuk dengan kode UKHI 1212635 dengan jadwal tiba pada 1 Desember 2020.
Barang berasal dari Bandara Heathrow, London dengan pengirim Q Cyber Technologies Sarl yang beralamat di 6B, 2 RUA Edward Steichen UAT LU28460471 L-2540 Luxembourg. Uraian barang, tercatat sebagai elektronik berjumlah satu koli atau setara dengan 40 Kilogram.
Pegasus merupakan alat surveilans sekaligus penyadapan berteknologi canggih berbentuk software alias perangkat lunak yang dibuat oleh NSO Group sebuah firma teknologi asal Israel. Perusahaan ini didirikan pada 2010 oleh Niv Karmi, Omri Lavie, dan Shalev Hulio.
Menurut laporan Citizen Lab dan Amnesty International disebutkan, Pegasus dapat memecahkan komunikasi yang terenkripsi dari iPhone, Mac, android, dan semua perangkat elektronik berbasis OS lainnya.
Dalam pengoperasiannya, Pegasus identik dikenal sebagai alat yang bersifat zero click, sebuah metode penyadapan yang tidak memerlukan aktivasi klik dari pemilik telepon pintar maupun perangkat komputer.
Zero click merupakan serangan yang tidak tampak. Setiap pengguna tidak akan menyadari bahwa sedang diserang oleh alat pegasus.
Pegasus tidak seperti perangkat lunak peretasan lainnya yang mengharuskan pengguna untuk mengklik lampiran atau tautan berbahaya yang juga disebut one click.
Metode One click merupakan serangan yang mengharuskan pengguna telepon maupun komputer harus mengklik tautan, dokumen, video, maupun foto. Setelah itu, pelaku akan memperoleh akses untuk masuk ke dalam perangkat yang digunakan.
Pegasus dapat terinstal sendiri di perangkat telepon maupun komputer target. Setelah terinstal, Pegasus akan menginfeksi seluruh perangkat, mengambil sebagian data yang tersimpan di telepon, komputer, berupa email, foto, video, chat, kontak pribadi, lokasi keberadaan terkini.
Bahkan alat ini dapat membuka microphone bahkan alat ini dapat mengendalikan kamera telepon maupun komputer tanpa diketahui pengguna.
Sementara itu, dua pengusaha sekaligus orang yang mengaku pernah mendatangkan alat produk Israel membenarkan bahwa alat Pegasus memang sudah ada di Indonesia.
Menurut sumber IndonesiaLeaks yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, jika alat canggih itu diduga telah digunakan oleh institusi Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, BSSN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laman penelusuran situs pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri, kepolisian pernah tercatat memesan alat yang diduga produk NSO Group.
Kemudian pada laman Layanan Pengadaan, tercatat ada tender pengadaan peralatan dan materiil khusus Direktorat Intelkam berupa alat penyadapan yang menggunakan sistem instruksi tanpa klik atau zero click instruction system yang dilakukan Polda Metro Jaya pada 2017. Nilai pagu sementara yang ditetapkan sebesar Rp 99,1 miliar.
Pengadaan kedua kemudian dilakukan Mabes Polri, yakni tender almatsus pengembangan zero click intrusion system (IOS) dengan menggunakan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) pada 2018. Nilai pagu sementara yang ditetapkan mencapai Rp 149 miliar.
Tender kedua alat tersebut, belakangan diketahui dimenangkan PT Radika Karya Utama.
Untuk mendatangkan alat tersebut, membutuhkan biaya yang tak sedikit. Menurut sumber IndonesiaLeaks, institusi atau pemerintah yang membeli Pegasus setidaknya wajib menyiapkan modal Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun. Proses pembelian itu dilakukan tanpa melibatkan institusi pemerintah maupun penegak hukum secara langsung dengan pihak NSO.
Pembelian tersebut diketahui dilakukan melalui perantara pihak ketiga dengan melibatkan perusahaan swasta. Menurut sumber IndonesiaLeaks, langkah itu dilakukan lantaran tidak ada hubungan diplomasi antara pemerintah Israel dengan Indonesia.
Proses transaksi tersebut, menurut sumber IndonesiaLeaks, dilakukan di luar Indonesia, seperti di Singapura, Eropa, dan di negara Israel sendiri.
Segala pembelian alat komunikasi maupun persenjataan digital tidak dapat dilakukan secara Goverment to Goverment dengan Israel.
Setelah melakukan transaksi, pihak perusahaan mengirimkan alat buatan NSO Group ke Indonesia melalui jalur laut maupun udara.
Pihak perusahaan, menurut sumber IndonesiaLeaks, kerap menyamarkan alat yang didatangkan ke Indonesia. Seperti hanya membawa laptop yang di dalamnya sudah terpasang Software Pegasus. Kemudian ada juga dengan membawa flashdisk dan chip saja yang kemudian diinstal di Indonesia.
Bahkan cara lainnya yakni, melalui perusahaan Dell. Metode ini dilakukan lantaran perusahaan Dell dapat menyesuaikan kebutuhan klien. Artinya, modifikasi alat komputer maupun perangkat dapat disesuaikan permintaan. Sehingga produk yang didatangkan hanya ada satu di dunia.
Perangkat Dell tidak akan meniru produk yang pernah dikeluarkan, jika klien membutuhkan. Cara ini pula yang dilakukan PT Mandala Wangi Kreasindo. Perusahaan itu mendatangkan alat dengan menyamarkan produks sebagai produk milik perusahaan Dell.
Setelah barang dibeli, pihak perusahaan akan memberikan pelatihan sekitar satu minggu untuk belajar pengoperasian alat sebelum sepenuhnya diserahkan kepada institusi yang membeli.
Untuk mengonfirmasinya, tim mencoba mengirimkan surat permohonan wawancara kepada KPK, BIN, dan BSSN. Namun hingga liputan ini tayang. KPK dan BIN tak memberikan keterangan.
Sementara itu, Kepala BSSN, Hinsa Siburian meminta supaya IndonesiaLeaks menghubungi juru bicara BSSN, Ariandi Putra untuk mengatur waktu wawancara.
Tim IndonesiaLeaks telah menghubungi Ariandi, sekaligus mengirimkan daftar pertanyaan, namun tak memeroleh jawaban.
"Dalam waktu dekat belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Nanti Saya coba lihat kemungkinan waktunya," ujar Ariandi 6 Maret 2023.(*)
TERPOPULER
