Selat Hormuz Kembali Lancar, ICP Indonesia Turun ke 81,68 Dolar AS per Barel

Suara.com - Pemerintah menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price/ (ICP) periode Juli 2026 sebesar 81,68 dolar AS per barel.

Angka ini turun 1,77 dolar AS per barel dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan 83,45 dolar AS per barel.

Penetapan ini resmi tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 319.K/MG.03/MEM.M/2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa penurunan ICP dipengaruhi oleh penyesuaian pasar minyak global pasca-de-eskalasi konflik di Timur Tengah dan pemulihan pasokan.

"Penetapan ICP bulan Juli 2026 sebesar 81,68 dolar AS per barel mencerminkan dinamika pasar minyak mentah global yang mengalami penyesuaian menyusul meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta berangsur pulihnya arus pasokan minyak dunia," ujar Laode di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Penurunan tren harga ini juga dialami oleh berbagai jenis minyak mentah utama di pasar internasional selama bulan Juli 2026:

• ICP Indonesia: Turun 1,77 dolar AS dari 83,45 dolar AS menjadi 81,68 dolar AS per barel.
• Brent (ICE): Turun 0,46 dolar AS dari 84,43 dolar AS menjadi 83,97 dolar AS per barel.
• WTI (Nymex): Turun 2,57 dolar AS dari 81,79 dolar AS menjadi 79,22 dolar AS per barel.
• Dated Brent: Turun 2,06 dolar AS dari 85,47 dolar AS menjadi 83,41 dolar AS per barel.
• Basket OPEC: Turun 7,00 dolar AS dari 89,75 dolar AS menjadi 82,74 dolar AS per barel (per 30 Juli 2026).

Faktor utama yang mendorong penurunan harga global adalah tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang membuka peluang diplomasi. 

Selain itu, membaiknya kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz meningkatkan kepercayaan pasar.

Data Badan Energi Internasional (IEA) mencatat, pemulihan sementara di Selat Hormuz menambah pasokan minyak dunia hingga 4,1 juta barel per hari pada Juni 2026, sehingga total pasokan global menyentuh 98,8 juta barel per hari.

Meski demikian, pemerintah mencatat sejumlah ketidakpastian masih membayangi, seperti risiko potensi eskalasi militer skala terbatas dan dinamika cadangan minyak mentah AS.

Pemerintah menyatakan akan terus memantau pergerakan pasar global serta mempertahankan formula ICP secara transparan untuk menjamin ketahanan energi nasional dan akuntabilitas keuangan negara.