Organisasi Guru PPPK Menjamur, Malangbong Garut Solid Bernaung Bersama PGRI dan PGPPPK

SUARA GARUT - Negara menjamin kebebasan terhadap warga negaranya untuk berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam sebuah organisasi.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 28E, ayat 3 UUD 1945, pasal 28C ayat 2, setiap individu berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif dalam organisasi.

Kehadiran organisasi profesi guru, merupakan wujud demokrasi dalam berserikat dan berkumpul sesuai visi dam misinya masing-masing.

Telah sama-sama kita sadari dan pahami, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi organisasi profesi sesuai UU guru dan dosen yang mendapat pengakuan pemerintah.

Oleh sebab itu, setiap guru sekolah, dianjurkan menjadi anggota PGRI.

Hal ini tentu sejalan dengan kehendak pasal 44 ayat 3, yang menyebutkan bahwa Organisasi profesi guru harus memenuhi syarat tertentu.

Minimal 25 persen guru diwilayah kabupaten kota terdata dan tersebar diwilayh tersebut.

Kemudian kepengurusanya berada di pusat dan semua Provinsi minimal 75 persen di Kabupaten Kota.

Memiliki kode etik yang mengingat prilaku guru dalam tugas keprofesionalanya.

Dan memiliki Dewan Pusat Kehormatan Guru sampai di tingkat Kabupaten Kota.

Setiap guru haruslah memiliki komitmen untuk meningkatkan eksistensi profesi tersebut.

Namun seiring bergeraknya bangsa ini menuju era reformasi, turut memberi angin segar terhadap bermunculanya organisasi guru.

Saat ini, organisasi guru serta organisasi yang melibatkan guru telah menjamur.

Salah satunya adalah organisasi guru Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).

Namun sangat disayangkan, meski dijamin tentang kebebasan berpendapat dan berserikat, komunitas guru PPPK banyak bermunculan.

Seyogyanya, yang muncul kemudian mengikuti terhadap yang lebih dulu muncul.

Setiap guru PPPK otomatis menjadi anggota PGRI, dan hal ini tentu sesuai dengan UU Guru dan dosen.

Di Kabupaten Garut, Persatuan Guru PPPK (PGPPPK) merupakan badan otonom PGRI melalui asosiasi profesi keahlian sejenis (APKS).

Oleh sebab itu, kehadiran organisasi lain yang sejenis, tentu akan lebih baik mengikuti organusasi yang telah ada terlebih dahulu.

Selain menjadi anggota PGRI, guru PPPK menjadi anggota PGPPPK.

Pasalnya PGPPPK bergerak secara parsial khusus guru yang berstatus PPPK saja.

Hal ini ditunjukan oleh guru guru PPPK di Kecamatan Malangbong.

Selain menjadi anggota PGRI, maka otomatis menjadi anggota PGPPPK.

Mereka beralasan, jika terpecah-pecah, atau terkotak-kotak, tanpa ada kesolidan, maka tidak ada kekuatan.

Atas dasar kebersamaan, memiliki tujuan dan visi yang sama, guru PPPK Malangbong bernaung pada PGRI dan PGPPPK. (*)