Suara.com - Cegah Anak Terlibat Terorisme, Keluarga Pegang Peranan Penting
Tindak pidana terorisme yang melibatkan anak di Indonesia menjadi fenomena memprihatinkan yang mengancam tumbuh kembang anak, baik dari sisi kehidupan masyarakat, kepribadian, pemahaman agama, serta nasionalisme.
Tindak Pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena menimbulkan ancaman, ketakutan, ketidaknyamanan, kekhawatiran, kehancuran, serta menelan banyak korban. Pelaku kejahatan ini bukan hanya perorangan tapi juga kelompok berjejaring terorganisir baik di dalam maupun di luar negeri.
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Hasan mengatakan, anak banyak terlibat dalam tindak pidana terorisme karena dibujuk, dirayu, didoktrin, dan diajarkan untuk melakukan tindakan radikal serta terorisme oleh orang terdekat, seperti tetangga, guru, teman bermain, bahkan mirisnya oleh oknum orangtua.
“Dua faktor penyebab munculnya paham radikalisme dan tindak pidana terorisme, yaitu faktor internal, seperti minimnya pemahaman anak tentang agama, wawasan kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi, dan kematangan emosi anak. Sedangkan untuk faktor eksternal berupa keluarga, lingkungan, media, kemiskinan, pendidikan,” kata Hasan dalam siaran pers yang diterima Suara.com.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ada sebanyak 500 orangtua yang berada dalam lembaga permasyarakatan karena terlibat tindak pidana terorisme.
1.800 Anak dari pelaku terorisme tersebut mengalami stigmatisasi dan pelabelan, berupa pengucilan, diskriminasi, dilarang bergaul, bahkan ada yang dikeluarkan dari sekolah. Umumnya mereka mengalami trauma sehingga perlu mendapat pembinaan, pendampingan dan pemulihan.
Menindaklanjuti masalah ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Pertemuan Forum Koordinasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menangani upaya perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme.
Baca Juga: Twitter Hapus 166.000 Akun Terkait Terorisme
“Masalah perlindungan anak adalah otonomi daerah yang pelaksanaannya dilakukan bersama antara Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah. Kemen PPPA juga mengharapkan dengan adanya kebijakan tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dapat mengoordinasikan dengan baik bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” lanjut Hasan.
Hasan menambahkan, dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan ada upaya pencegahan yang dilakukan OPD, kanwil-kanwil serta LSM dan lembaga pemerhati anak, agar anak tidak terpapar radikalisme dan tindak pidana terorisme.
Pencegahan tersebut berupa sosialisasi, advokasi, penyuluhan, penyampaian informasi melalui materi komunikasi informasi edukasi (KIE) dan lain lain, dengan sasaran keluarga atau orangtua sebagai unsur utama dalam memberikan pembinaan, pengawasan, memberikan nilai budi pekerti yang baik terhadap anak.
