Infografis
Tak Ada Aturan Tegas
Pada tahun 2020 kemarin, Lentera Anak kembali membuat survei di mana sebagian besar warung kelontong yang berjualan di sekitar sekolah masih menjual rokok eceran kepada anak.
Melihat fakta tersebut, Lentera Anak mendorong revisi Peraturan Pemerintah (PP) 109 Tahun 2012 untuk segera dikebut oleh pemerintah.
Ini, lantaran PP tersebut dianggap mengandung substansi aturan penjualan rokok batangan yang lebih tegas dan mengatur iklan produk tembakau seperti rokok di ruang publik, internet, televisi, hingga penempatan pajangan (display) rokok.
Peraturan itu juga akan mengatur penjualan dan penggunaan rokok elektrik (vape), yang digadang-gadang sebagai rokok alternatif namun tetap berisiko membahayakan kesehatan.
Kemenkes juga mengaku berjanji dan tetap berkomitmen mengawal revisi PP 109/2012 untuk segera menjadi pembahasan dan disahkan.
"Revisi PP 109 masih berproses, Kemenkes tidak berhenti, namun ada peran sektor lain," ungkap Direktur P2PTM Kementerian Kesehatan dr. Cut Putri Arianie, M.H.Kes.
Ke depan, Kemenkes berharap bisa menyerahkan larangan penjualan rokok batangan atau rokok eceran di warung kelontong kepada pihak Pemerintah Daerah setempat.
"Tentang larangan penjualan di warung perlu ada kebijakan Pemda. Di era Otda, kepala daerah sangat memiliki kewenangan untuk itu," pungkas Cut Putri.
Sementara itu Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari mengapresiasi dan mendukung komitmen Kemenkes termasuk Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk melanjutkan dan merevisi PP 109/2012 yang seharusnya dilakukan pada 2018 sesuai Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018.
Baca Juga: Kebijakan Harga Rokok 85% dari Harga Banderol Gagal Diterapkan
Langkah ini, kata Lisda, perlu dilakukan untuk melindungi anak Indonesia dan generasi penerus agar menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit.
