Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga, mengatakan jika relawan dan para pendamping perempuan maupun anak korban kekerasan termasuk dalam kelompok berisiko terpapar Covid-19, sehingga harus diprioritaskan mendapat vaksin.
"Saya mendorong pemerintah daerah agar ikut berkontribusi dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, salah satunya dengan memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pendamping perempuan dan anak korban kekerasan," ujar Menteri Bintang dalam siaran pers yang diterima suara.com, Senin (24/5/2021).
Kerentanan relawan dan para pendamping ini terjadi saat turun ke lapangan untuk melakukan pendampingan, mereka juga diliputi rasa khawatir akan terpapar Covid-19. Salah satu kekhawatiran adalah mereka jadi Orang Tanpa Gejala (OTG) tanpa disadari.
Menteri Bintang mengatakan memvaksinasi relawan dan pendamping juga akan berikan kenyamanan dan keamanan perempuan dan anak penyintas kekerasan. Apalagi mereka adalah garda terdepan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga mereka harus terlindungi.
Beruntung sudah ada 890 pendamping perempuan dan anak korban kekerasan hari ini, Senin (24/5/2021) divaksinasi oleh Kemen PPPA. Namun itu saja tidak cukup pemerintah daerah juga harus mendorong vaksinasi kepada pendamping dan relawan yang tersebar di daerah.
"Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bisa dilakukan oleh Dinas PPPA di daerah bersinergi dengan stakeholder terkait, seperti yang Kemen PPPA lakukan hari ini,” pungkas Menteri Bintang.
Salah satu perwakilan relawan dari International Organization for Migration (IOM), Eny Rofiatul yang telah divaksinasi Covid-19, mengaku merasa tenang karena selama ini khawatir jadi OTG yang menularkan Covid-19 kepada para korban yang didampinginya.
"Kami justru khawatir ketika ternyata kami yang memiliki potensi untuk menularkan Covid-19 kepada para korban. Kami juga khawatir menularkan Covid-19 kepada keluarga kami di rumah. Kami berharap jangkauan vaksinasi Covid-19 bagi para pendamping perempuan dan anak korban kekerasan bisa lebih luas lagi," aku Eny.
Baca Juga: Warga Luar Kota Dilarang Masuk Kota Cirebon
