- Perubahan iklim dan fenomena La Niña meningkatkan risiko penularan demam berdarah dengue di Indonesia dengan 161.752 kasus serta 673 kematian pada tahun 2025.
- Beban ekonomi akibat penyakit demam berdarah dengue di Indonesia pada tahun 2024 mencapai hampir Rp9 triliun dengan lebih dari 2 juta kunjungan rawat inap.
- Pemerintah mendorong percepatan penerapan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dengue 2026–2029 melalui integrasi data iklim, teknologi Wolbachia, dan program vaksinasi.
Suara.com - Perubahan iklim berpotensi memperbesar ancaman penyakit dengue atau demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia. Pergeseran musim hujan, peningkatan suhu, kelembapan udara, hingga fenomena iklim ekstrem dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, sekaligus meningkatkan risiko penularan virus dengue.
Ancaman tersebut menjadi perhatian karena dengue masih menjadi salah satu penyakit dengan beban kesehatan yang besar di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan mencatat, sepanjang Januari hingga Desember 2025 terdapat 161.752 kasus dengue dengan 673 kematian.
Kasus tersebut tersebar di 475 kabupaten/kota yang berada di 36 provinsi. Sementara kematian akibat dengue tercatat di 224 kabupaten/kota di 31 provinsi.
Dengan jumlah kasus tersebut, dengue telah menjangkau sekitar 92 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Risiko penyebaran dengue juga diperkirakan semakin besar seiring perubahan pola iklim. Suhu, curah hujan, kelembapan, serta fenomena El Niño dan La Niña dapat memengaruhi siklus hidup nyamuk, kemampuan penularan virus, hingga wilayah persebaran dengue.
Tinjauan sistematis terhadap literatur di Asia Tenggara periode 2016–2025 menunjukkan perubahan iklim berpotensi memperburuk beban penyakit DBD, terutama di wilayah tropis dan subtropis yang rentan terhadap perubahan iklim.
Studi tersebut menyebut faktor iklim dapat mempercepat siklus hidup nyamuk Aedes aegypti, meningkatkan kapasitas penularan virus, serta memperluas distribusi geografis dengue.
Fenomena La Niña juga menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Studi klimatologi BMKG mencatat La Niña, termasuk periode triple-dip pada 2020–2023, berdampak pada pergeseran musim hujan yang datang lebih awal dan peningkatan curah hujan di Indonesia.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko DBD karena lingkungan yang lebih lembap dan banyak genangan dapat mendukung perkembangbiakan nyamuk.
Penelitian yang dipublikasikan di EnviroScienteae pada 2024 menggunakan data periode 2007–2017 juga menemukan La Niña kategori sedang berdampak signifikan terhadap peningkatan kasus DBD di 67,6 persen atau 23 provinsi di Indonesia.
Peningkatan curah hujan, kelembapan udara, dan kestabilan suhu dapat memengaruhi umur nyamuk dewasa, replikasi virus dalam tubuh nyamuk, hingga frekuensi nyamuk menggigit manusia.
Beban ekonomi dengue hampir Rp9 triliun
Ancaman dengue tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Biaya perawatan pasien, kebutuhan transportasi, konsumsi selama menjalani pengobatan, hingga hilangnya pendapatan akibat tidak bisa bekerja menjadi bagian dari beban yang harus ditanggung.
Penelitian Center for Health Financing Policy and Insurance Management (Pusat KPMAK) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dipresentasikan dalam Asia Dengue Summit ke-9 di Singapura pada Juni 2026 memperkirakan beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai 550,9 juta dolar AS atau hampir Rp9 triliun pada 2024.
Penelitian tersebut juga mencatat lebih dari 2 juta kunjungan rawat inap terkait dengue.
Sebagian besar beban ekonomi berasal dari pasien yang ditanggung BPJS Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Estimasi biaya medis langsung mencapai sekitar Rp3 triliun.
Namun, keberadaan JKN tidak sepenuhnya menghilangkan beban finansial pasien dan keluarga. Pengeluaran nonmedis atau out-of-pocket expenditure diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun, termasuk biaya transportasi, konsumsi, akomodasi pendamping, serta kehilangan pendapatan selama masa perawatan.
Di sisi lain, kunjungan akibat dengue pada fasilitas kesehatan tingkat pertama meningkat dari 122 ribu kasus menjadi 321 ribu kasus, atau naik 162,8 persen. Pembiayaan dengue di fasilitas kesehatan layanan lanjutan juga tercatat mencapai Rp8,1 triliun selama periode 2021–2025.
Besarnya kasus dan biaya yang ditimbulkan menunjukkan pengendalian dengue perlu dilakukan sebelum pasien mengalami kondisi berat dan membutuhkan perawatan di rumah sakit.
RAN Dengue 2026–2029 didorong segera diterapkan
Meningkatnya risiko dengue di tengah perubahan iklim mendorong perlunya strategi pengendalian yang lebih terintegrasi. Salah satu langkah yang kini menjadi perhatian adalah percepatan penetapan dan implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue 2026–2029.
Dorongan tersebut disampaikan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue bersama Forum Diskusi Denpasar 12 MPR RI dalam dialog kebijakan bertajuk Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan.
RAN Dengue 2026–2029 diharapkan menjadi kelanjutan strategi nasional sebelumnya sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai RAN Dengue penting untuk memastikan upaya pengendalian penyakit dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.
Ia mendorong penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan serta pengawalan komitmen bersama agar RAN Dengue dapat segera diluncurkan dan diterjemahkan menjadi aksi nyata.
Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menekankan bahwa penguatan kebijakan nasional harus diikuti langkah pencegahan konkret dan pembiayaan berkelanjutan.
Menurutnya, percepatan RAN Dengue perlu menjadi kelanjutan Strategi Nasional Dengue 2021–2025, dengan penguatan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus, pemanfaatan teknologi Wolbachia, dan percepatan program vaksinasi dengue.
Ketiga pendekatan tersebut dinilai perlu berjalan saling melengkapi, bukan menggantikan satu sama lain.
Pencegahan dengue perlu disesuaikan dengan pola iklim daerah
Perubahan iklim membuat pencegahan dengue tidak bisa hanya mengandalkan pola yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan waktu musim hujan, suhu, kelembapan, serta karakteristik wilayah membutuhkan langkah pencegahan yang lebih adaptif.
Kepala Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menekankan pentingnya mengintegrasikan data iklim dan kesehatan agar upaya pencegahan dapat disesuaikan dengan pola musim di masing-masing daerah.
Data iklim, menurutnya, dapat membantu memprediksi periode yang perlu diwaspadai, termasuk ketika musim hujan mulai berlangsung dan risiko peningkatan kasus dengue semakin besar.
Dengan menggabungkan data iklim dan data kesehatan, pemerintah dapat menentukan waktu intervensi yang lebih tepat, sehingga pencegahan tidak hanya dilakukan setelah kasus meningkat.
Wolbachia dan vaksin dengue menjadi bagian dari strategi pencegahan
Selain pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus, pengendalian dengue juga mulai melibatkan inovasi teknologi, termasuk nyamuk ber-Wolbachia dan vaksin dengue.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa pengendalian dengue membutuhkan inovasi yang berjalan beriringan dengan upaya pencegahan di masyarakat.
Menurutnya, teknologi Wolbachia dan vaksin dengue perlu menjadi bagian dari pendekatan yang saling melengkapi. Inovasi tersebut tetap harus dibarengi pemberantasan sarang nyamuk dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Berdasarkan catatan KOBAR Lawan Dengue, pilot program Wolbachia telah diterapkan di Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang.
Sementara program vaksinasi dengue terbatas untuk anak-anak pada usia tertentu telah atau sedang diterapkan di sejumlah wilayah kabupaten/kota, antara lain Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Probolinggo, Minahasa Utara, Kutai Kartanegara, Melawi, Penajam Paser, Bulungan, dan Sumenep.
Program pemantauan aktif vaksinasi dengue juga berlangsung di Jakarta Selatan, Banjarmasin, dan Palembang.
Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan dengue di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin kompleks.
KOBAR Lawan Dengue menargetkan penguatan kolaborasi lintas sektor agar upaya pengendalian dengue berjalan berkelanjutan dan mendukung target nol kematian akibat dengue pada 2030.
“Melalui dialog hari ini, Takeda sebagai salah satu pendiri KOBAR dari pihak inovator juga akan memperkuat komitmen untuk penanggulangan dengue di Indonesia. Kami berkomitmen mendukung upaya yang dilakukan pemangku kepentingan berkaitan dengan dengue baik melalui edukasi, Gerakan 3MPlus hingga pencegahan berbasis inovasi seperti vaksinasi. Kami yakin dengan komitmen bersama dari para pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil dialog melalui forum dan mekanisme koordinasi yang berkelanjutan, target nol kematian akibat dengue pada 2030 bukanlah ambisi semata, tetapi bisa tercapai,” ujar Simon Gallagher, Country Head Takeda untuk Malaysia dan Indonesia.
"Sejak awal, kami mendukung peran KOBAR Lawan Dengue sebagai jejaring pemangku kepentingan untuk mendorong aksi bersama mengendalikan dengue. Dalam konteks tantangan pengendalian yang makin kompleks akibat dampak perubahan iklim, peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue 2026–2029 merupakan momentum penting untuk memperkuat strategi pencegahan yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Kami berharap inovasi berbasis bukti ilmiah, termasuk Teknologi Wolbachia, dapat menjadi bagian dari upaya terpadu yang didukung kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, kita dapat membangun upaya pengendalian yang lebih tangguh,” ujar Prof. Scott O’Neill, Founder dan CEO WMP (World Mosquito Program).