Di sisi lain Anggota Komisi V DPR, Irwan Fecho menilai revisi UU IKN terkesan demi menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan yang serampangan. Ia juga meragukan klaim soal jumlah investor IKN.
"Namun saat kunjungan Banggar DPR ke Dubai dan Abu Dhabi, saya berkesempatan langsung tanya dengan pihak Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) juga Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ). Jawab mereka semua adalah tidak ada. Mereka justru mempertanyakan pemerintah mau bikin apa, peta jalan investasinya apa? Mereka belum melihat sesuatu dari IKN ini. Jika itu benar, artinya data investasi swasta oleh pemerintah terkait IKN itu bohong. Ya, bisa dikatakan itu harapan palsu bagi rakyat," ucap Irwan.
